Buton

PAD Busel 2018 Diproyeksi Rp 6,6 Miliar

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Selatan (Busel) tahun 2018 mendatang diproyeksikan mencapai Rp 6,6 miliar. Jumlah itu menjadi target untuk direalisasikan, khususnya pada pos-pos yang menjadi lumbung PAD.

Plt Sekab Busel, Kostantinus Bukide merincikan, pendapatan belanja dan pembiayaan daerah tahun 2018. Untuk pendapatan daerah terdapat perbedaan dari kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara yaitu sebesar Rp 561.745.048.688 atau selisih Rp 675.572.000 dari total pendapatan APBD 2018 sebesar Rp 561,070.048.688.

Secara umum kata dia, rincian pendapatan yakni pendapatan asli daerah diproyeksikan Rp 6.667.071.629. Dana perimbangan Rp 483.260.781.000 sedangkan pendapatan lain-lain daerah yang sah ditargetkan Rp 71.142.196.059. Pendapatan APBD tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 6,54 persen. Dari total pendapatan dalam perubahan APBD tahun 2017.

Kenaikan itu terdapat pada pendapatan asli daerah (PAD) Rp 109.585.830 dan dana perimbangan sebesar Rp 58.906.022.000. Dari sisi belanja, total belanja daerah Rp 569.112.846.646,32. Dimana belanja tidak langsung Rp 277.008.290.737,32. Belanja langsung Rp 292.104.555.909.

Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji pegawai dan tunjangan pegawai, uang makan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa, belanja tak terduga, belanja bantuan keuangan kepada Parpol. Insentif pengelola pajak dan retribusi, beban kerja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Sebelumnya Bupati BuseL, Agus Feisal Hidayat menjelaskan, untuk pendapatan daerah pada perubahan APBD Busel 2017 diperkirakan mengalami perubahan sebesar Rp 2.078 294 169. Pada sektor PAD Busel mengalami penambahan dari Rp 4.504.871.630 menjadi Rp 22.972.685.779 yang terdiri dari pajak daerah dari Rp 1.023.600.000 menjadi Rp 1.067.000. 000 yang bersumber dari pajak restoran dan pajak penerangan jalan.

Selain itu, retribusi daerah juga mengalami peningkatan dari Rp 430.250.000 menjadi Rp 557.250.000, atau meningkat sebesar 29, 52 persen yang bersumber dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.

“Lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan dari Rp 3.051.021.630 menjadi Rp 21.348.435.799 atau sebesar 599,71 persen yang bersumber dari pendapatan jasa giro kas daerah dana kapitasi JKN dan pendapatan dana BOS,” jelasnya.

Untuk dana perimbangan mengalami penurunan dari Rp 427.094.279 menjadi Rp 424.354.759, atau berkurang sebesar Rp 2.739.520.000. “Namun untuk dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak mengalami penambahan dari Rp 10.985.574.000 menjadi Rp 11.235.655.000 atau bertambah sebesar 2,29 persen,” tuturnya.

Selain itu, dana alokasi umum (DAU) juga berkurang dari Rp 340.369.773.000 menjadi Rp 337.380.172.000 atau berkurang sebesar 0,88 persen. Sedangkan untuk dana DAK tidak mengalami perubahan atau tetap pada angka Rp 75.738.932.000. “Namun untuk sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan dari Rp 68.207.768.059 menjadi Rp 54.557.768.059 atau turun sebesar 20, 01 persen,” katanya.

Sedangkan dana hibah dari pemerintah pusat yang ditargetkan sebesar Rp 14.000.000.000 yang diturunkan melalui BPBD Busel tidak perlu kembali. Karena telah dianggarkan pada APBD tahun 2016 lalu dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016 yang dianggarkan dalam pembiayaan daerah dalam APBD perubahan tahun anggaran 2017.

Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 4.361.656.342. Dana penyesuaian dan otonomi khusus terdiri dari dana desa tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 49.520.092.000. Sedangkan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya mengalami penambahan sebesar Rp 350.000.000 yang merupakan bantuan keuangan dari Kabupaten Buton berupa hasil pajak penerangan jalan di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

Untuk belanja tidak langsung mengalami peningkatan dari Rp 254.164.807.75 sen menjadi Rp 322.376.228.819, 10 sen atau bertambah hingga 26 persen. “Peningkatan belanja yang cukup signifikan ditunjang oleh kebijakan pemerintah pusat untuk mengganti kekurangan belanja daerah yang bersumber dari dana alokasi kusus (DAK) pada program kegiatan tahun 2016, serta ditunjang oleh peningkatan angaka sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016,” tandasnya. (aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker