Baubau

Pelantikan Anggota DPRD Diwarnai Demo

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Pelantikan anggota DPRD di Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi diwarnai aksi demo, kemarin. Tuntutan demonstran sama, yakni menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan RUU revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk aksi demonstrasi di Kota Baubau, massa ditemui langsung Ketua DPRD Sementara, Zahari. Politisi Partai Golkar ini nekat menemui massa demonstran yang mewarnai pelantikan Anggota DPRD periode 2019-2024 di gedung parlemen kawasan Palagimata.

Bahkan, Haji Bobi-sapaan akrab Zahari ditemani legislator kawakan, La Ode Yasin rela mendatangi ratusan pendemo hanya untuk berdialog di simpang lima Palagimata. Selain panas menyengat, lokasinya pun berjarak sekitar 500 meter dari gedung DPRD Baubau.

“Mereka (demonstran) ini cukup antusias dan memang harapan mereka ingin ketemu anggota DPRD yang baru khususnya pimpinan sementara. Saya kira dengan ditemui seperti inilah yang bisa meminimalisasi terjadi kericuhan dalam demonstrasi,” ujar Zahari.

Tuntutan pendemo, kata dia, yaitu menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) kontoversial yang bergulir di DPR RI dan Pemerintah Pusat. Diantaranya soal revisi Undang-Undang (UU) KPK yang sudah terlanjur disahkan dan RUU revisi KUHP.

“Mereka mempertanyakan apakah Pak Ketua DPRD setuju dengan revisi UU KPK. Saat itu, saya sampaikan bahwa belum pernah membaca Undang-Undang itu. Tapi, intinya saya juga menolak kalau ternyata revisi UU itu melemahkan KPK,” tegasnya.

Dia mengaku, pada dasarnya penyusunan UU tersebut merupakan gawaian DPR RI. DPRD Baubau hanya punya kewenangan dalam penyusunan dan pengesahan peraturan daerah (Perda).

“Tapi misalnya kalau ada harapan teman-teman mahasiswa, silahkan sampaikan. Kita akan terima dan antarkan ke DPR RI,” terangnya.

Zahari menjelaskan, sebagai pimpinan sementara, pihaknya masih fokus mempersiapkan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pimpinan DPRD definitif. Ia pun belum mengetahui jelas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD)-P yang tidak dibahas anggota DPRD Baubau periode sebelumnya.

“APBD Perubahan ini kan batas penetapannya tanggal 30 Oktober. Tapi kami yang baru dilantik ini, akan berupaya menyisihkan waktu bila diperlukan untuk konsultasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau,” pungkasnya.

Sementara di Kabupaten Wakatobi, massa aksi ditemi anggota DPRD, La Ode Nasrullah dan Muhamad Ikbal.

Politisi partai Nasdem, La Ode Nasrullah menjelaskan pada dasarnya sebagian tuntutan mahasiswa, secara pribadi ia sepakat, namun berbicara lembaga harus dilakukan rapat semua anggota DPRD guna diambil keputusan secara kelembagaan.

“Besok baru kami bentuk alat kelengkapan DPRD Wakatobi. Tetap kami akan kawal aspirasi teman-teman,” ucap La Ode Nasrullah.

Sebelumnya, Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Wakatobi, Muhamad Alwi menilai Revisi UU KPK dan RKUHP akan membunuh masyarakat kecil.

Mahasiswa juga membuat petisi menolak RUU KPK dan RKUHP, serta penuntasan pelanggaran HAM di institusi kepolisian dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, agar ditandatangani bersama mahasiswa, bupati Wakatobi, dan pihak DPRD Wakatobi.

“Meminta kepala daerah Wakatobi, DPRD Wakatobi untuk mengirim surat rekomendasi kepada presiden agar mengeluarkan perpu terkait penolakan revisi UU KPK dan RUU KUHP dalam tempo sesingkat-singkatnya,” ucapnya dalam petisi. (exa/int)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker