Butur

Pelantikan Pejabat Eselon II Butur, Tunggu Rekomendasi Mendagri

BUTONPOS.COM, BURANGA – Pelantikan pejabat eselon II lingkup Pemkab Buton Utara (Butur) menunggu rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini diungkap Bupati Butur, Abu Hasan saat ditemui sejumlah wartawan di aula Bappeda, Kamis (28/12).

Abu Hasan mengatakan, dirinya akan melakukan istigasah sebelum melantik para pejabat.

“Tergantung hasil istigasah saya. Pelantikan itu gampang, yang penting seluruh proses administrasi dan proses birokrasi selesai. Sehingga pelantikan itu, dia she and she. Dia clear and klin,” katanya.

Apakah ada pelantikan sebelum akhir tahun? Abu Hasan menjelaskan, sebelum dan sesudah akhir tahun sama saja. “Kalau menyangkut keputusan penting akan dicarikan waktu yang tepat. Buru-buru juga kurang bagus,” ujarnya.

Terkait ada beberapa peserta lelang jabatan yang melebihi usia 56 tahun. Abu Hasan menuturkan, jika memang batas usia itu tidak bisa diselamatkan karena ketentuan yang berlaku, maka pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.

“Kalau aturannya tidak bisa dilantik, saya tidak lantik. Tapi kalau bisa dilantik, saya akan lantik, ” terangnya.

Ia melanjutkan, saat ini pihaknya sedang melakukan komunikasi baik ditingkat provinsi maupun pusat. “Kalau gubernur, saya sudah dapat dukungan untuk melantik. Sekarang masih tunggu rekomendasi Mendagri,” katanya.

Setelah rekomendasi itu ada, sambung dia, akan disandingkan dengan rekomendasi gubernur. Selanjutnya akan dibawa kembali ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dikonfirmasi kembali dengan rekomendasi yang pernah dilahirkan KASN.

“Kalau sudah clear, siapa pun yang dilantik nanti, pasti tidak ada masalah. Masalah baru, baik secara hukum maupun sosial. Akhir tahun atau sesudah akhir tahun tidak ada bedahnya,” tandas mantan Kabag Humas Pemprov Sultra ini.

“Kalau menyangkut keputusan penting itu dicarikan waktu yang tepat. Buru-buru juga kurang bagus,” tambahnya.

Dijelaskan, sebenarnya bukan persoalan umur, tetapi proses yang sudah berlangsung sejak awal. Sehingga ada kontradiksi. Dari awal semua yang mendaftar itu dilanjutkan proses seleksinya, tanpa embel-embel umur.

Namun begitu sampai diujung, kata dia, keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017. Sementara proses sudah berjalan. Tentu dua hal yang sama-sama mempunyai dasar.

Masih menurut Abu Hasan, jika PP Nomor 11 tahun 2017 tersebut keluar sejak awal, tentu orang yang lewat umur tidak akan mendaftar. “Tapi kan tidak, dikasih ruang oleh KASN melalui rekomendasi. Diakhir kita di bom, tidak boleh pak bupati. Ini namanya bukan masalah, tapi ini dilemah,” ulasnya.

Apa yang ditunggu dari Mendagri? Abu Hasan menjelaskan, pihaknya minta tanggapan dan statmen secara tertulis dari Mendagri. Semua data-data terkait proses lelang dan rekomendasi KASN telah diberikan.

“Mendagri kita kasih data, ini lo.. proses yang sudah kita lakukan. Ini rekomendasi KASN. Bagaimana mendagri memberikan statmen. Saya minta secara tertulis, setelah itu saya akan ambil dan gabung dengan rekomendasi gubernur. Kemudian saya akan bawa kembali ke KASN,” paparnya.

Namun demikian, sambungnya, apapun hasilnya nanti, pihaknya akan mengikuti putusan Mendagri. “Kalau dilarang lantik, saya tidak lantik. Kan bukan masalah,” tuntasnya.(ary)

 

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker