Buteng

Pelebaran Jalan Sesuai Kesepakatan, Warga Watulea Mulai Turunkan Papan Larangan

PUBLIKSATU.COM, BUTON TENGAH – Pemasangan papan larangan menggusur tanpa izin yang dipasang pemilik lahan untuk menghentikan aktivitas pelebaran jalan provinsi jalur Lombe-Lakapera, rupanya hanya untuk mewarning pihak pekerja saja agar pelebarannya dilakukan sesuai kesepakatan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) sebelumnya, yakni masing-masing 3,5 meter kiri-kanan bahu jalan.

Mereka khawatir, pelebaran jalan tersebut melebihi kesepakatan awal. Namun setelah alat berat mulai meratakan lahan mereka yang ada di pinggir jalan, rupanya sesuai dengan kesepakan 3,5 meter. Mereka kemudian menurunkan papan larangan yang sudah dipasang sebelumnya, Selasa (18/6/2019).

“Saya sengaja pasang papan larangan sebelumnya, karena saya dengar pelebarannya akan mengenai tanaman kelapa saya sampai dua baris. Tapi ternyata hanya satu baris saja dan pas 3 meter lebih. Jadi saya suruh saja robohkan pohon-pohon kelapa yang satu barisan ini,” ungkap pemilik lahan, La Hanga, ditemui di TKP usai pohon-pohon kelapanya dirobohkan alat berat, Selasa (18/6/2019).

Hanya saja, ketika dirobohkan ia minta jangan diarahkan ke dalam kebun supaya tidak menimpa pohon kelapa dan tanaman berharga lainnya. La Hanga pun rela pohon-pohon kelapanya yang masih berbuah lebat tersebut dirobohkan, tanpa meminta ganti rugi.

Keikhlasan La Hanga juga diperlihatkan dengan membagi buah kelapa mudanya dengan orang-orang yang dikenalnya saat melintas. Bahkan, ia mengajak para pekerja untuk istrahat dan minum kelapa muda terlebih dahulu bersama dirinya dan anaknya yang ikut di lokasi.

Pemilik lahan lainnya, La Mara, mengaku ikhlas jika lahannya terkena pelebaran jalan karena itu untuk kepentingan umum. Sebagai tokoh masyarakat Lombe, ia harus memberikan contoh agar pemilik lahan lainnya mengikut.

“Lahan saya di jalan poros Lombe-Lakapera ini ada enam hektar. Kalau hanya diambil 3,5 meter saja tidak ada masalah, demi untuk pembangunan jalan yang akan dipakai masyarakat umum. Kita kan sudah pasti dapat pahalanya, walau pun sudah meninggal nanti,” tuturnya.

Pensiunan ASN dengan jabatan terakhir Kasat Pol-PP Kabupaten Buteng ini bahkan menawarkan, jika depan lahannya terdapat jalan menikung dan ingin diambil kelurusan untuk diaspal, lebih dari kesepakatan pun silahkan diperlebar.

Di tempat yang sama, Lurah Watulea Mukhsin yang turun bersama tokoh masyarakat Adam mengaku masih ada papan larangan yang terpasang dan belum diturunkan pemiliknya. Tapi itu hanya papan peringatan seperti larangan melakukan pelebaran lebih dari 3,5 meter.

“Kalau itu tidak apa-apa, karena memang kesepakatannya seperti itu. Kita akan lakukan pelebaran kalau ada orangnya, supaya ikut memastikan dan mengawasi sendiri,” katanya.

Selain itu, tambah Mukhsin, mayoritas masyarakat tidak mempermasalahkan. Sehingga tanpa mengawasi sendiri pun, dipercayakan saja kepada pihak pemerintah. “Sebenarnya yang pasang-pasang papan larangan itu hanya kekhawariran saja pelebarannya di luar kesepakatan. Bukan berarti mereka tidak setuju atau menghalang-halangi pelebaran jalan ini,” tutupnya.(uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker