Busel

Pemkab Busel Disarankan Bentuk BLUD-DB

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Upaya mengembangkan akselerasi percepatan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Bupati Busel, Agus Feisal Hidayat menggelar pertemuan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM Deputi Restrukturisasi usaha di dampingi asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan, Soeprapto, pada Kamis (21/12).

Di bawah pemerintahan Agus Feisal Hidayat dan H La Ode Arusani sebagai pasangan bupati dan wakil bupati, Pemkab Busel saat ini sementara dalam upaya meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UMKM. Upaya ini dengan target bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah data sementara, pelaku usaha mikro di Busel tercatat sebanyak 1.543 orang dengan jenis usaha perdagangan dan jasa. Pemkab Busel kedepan berencana akan bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan bantuan modal dengan bunga nol persen.

Dalam pertemuan itu, Asisten Deputi Pembiayaan non bank dan perpajakan, Soeprapto merekomendasikan agar Pemkab Busel menginisiasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB).

Dijelaskan, untuk dapat mengoptimalisasi pengelolaan dana bergulir, diperlukan adanya penataan sistem dana bergulir dan jaringan dana bergulir melalui pengintegrasian BLUD. Penataan sistem serta jaringan kerja sama teritegrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana bergulir, sehingga jumlah koperasi dan UMKM yang memanfaatkan dana bergulir bertambah.

Untuk dapat mengefektifkan pelayanan mempersingkat waktu layanan dan ketepatan waktu mitra memperoleh pembiayaan, maka perlu dibentuk BLUD-DB. Pembentukan BLUD ini akan melengkapi skema pembiyaan di daerah. Dimana terjadi sinkronisasi antara pembiayaan dan juga penjaminnya. Dikarenakan deputi pembiyaan juga mendorong berdirinya perusahaan penjamin kredit daerah di seluruh provinsi.

“Status pembiyaan dana bergulir ini berasal dari APBD pada pos pembiyaan. Karakteristik dana bergulir adalah investasi jangka panjang non permanen. Sedangkan status dana adalah pinjaman/pembiyaan harus kembali ke BLUD-DB dengan tidak mengambil keuntungan,” urainya.

Peran BLUD-DB adalah untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Sedangkan daerah yang baru menerapkan ini di Sultra baru Kota Kendari. Sedangkan provinsi lain adalah DKI Jakarta, Maluku, Lampung, Maluku Utara, Kota Batam, Kabupaten Malang, Purworejo, Tangerang dan Kutai Barat.

Soeprapto menambahkan, BLUD dibentuk pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya disarankan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Tujuannya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Busel, Amril Tamim mengatakan, salah satu kendala yang kerap ditemukan di lapangan masalah modal untuk dukungan usaha.

Solusi yang ditawarkan, rencananya Pemkab akan bekerja sama dengan perbankan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pinjaman modal usaha. Pasalnya, ada beberapa persyaratan diperbankanitu menjadi beban bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan modal. Oleh karena itu pihaknya akan berupaya memfasilitasi untuk bisa mendapatkan program kredit usaha rakyat (KUR).

“Pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan para pelaku usaha. Salah satunya adalah pinjaman modal dengan bunga nol persen. Akan ada MoU nanti antara pemerintah Busel dengan pihak Perbankan untuk memberikan kredit nol persen kepada masyarakat untuk meringankan dan lebih muda masyarakat mendapatkan modal usaha,” terangnya di aula Lamaindo, Senin (18/12).

Meski begitu ia menegaskan, tugas untuk pengembangan UMKM ini bukan hanya instansi yang dipimpinnya itu, tapi ada kaitanya dengan beberapa SKPD lain seperti Dinas Sosial dengan program bantuan sosial. Begitupun dengan Dinas Pertanian. Jika hasil pertanian warga ada, maka harus ada pembinaan dan pendampingan sehingga bisa diinovasi menciptakan ekonomi kreatif.

Lebih jauh Amril menjelaskan, tiga tahun belakangan ini Busel belum ada data base terkait jumlah pelaku usaha miro dan menengah. Untuk menyusun program mengatasi persoalan yang dihadapi para pelaku usaha ini pihaknya melibatkan para ahli dan praktisi untuk menyusun program strategis memajukan dan mengatasi masalah yang dihadapi selama ini.

Ia juga berharap bukan hanya Disperindag yang berperan aktif memajukan ekonomi di Busel, tapi seluruh instansi agar bersama-sama mengeroyok untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dengan berbagai program strategis. (aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker