Buteng

Pemkab Buteng Bumikan Perda PBB-P2

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI – Untuk membumikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi Bangunana Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Bagian Hukum Setda Buteng gencar mensosialisasikannya kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan.

“Saat kita turun sosialisasikan Perda PBB perdesaan dan perkotaan tersebut, mengikut sosilisasi Perda-Perda lainnya juga yang sudah ditetapkan sesuai dengan antusias dan perkembangan pertanyaan masyarakat seperti retribusi tempat-tempat wisata, dan retribusi perhubungan yang harus kita jelaskan kepada masyarakat,” ungkap Kabag Hukum Setda Buteng Akhmad Sabir SH ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Sabir mengaku, produk-produk Perda yang sudah ditetapkan tahun 2015 dan 2016 sudah disosialisasikan secara keseluruhan kepada SKPD-SKPD dengan mengundang para camat, kepala desa dan lurah. Namun di tengah-tengah masyarakat belum dilakukan, sehingga pihaknya harus turun lapangan dalam mensosialisaikannya utamanya Perda-perda yang cepat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, Perda-Perda yang bisa cepat mendongkrak PAD itu diantaranya Perda PBB-P2, Perda tempat-tempat wisata dan rekreasi, Perda pelayanan Kepelabuhanan, termasuk Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang mengantarkan Kabupaten Buteng meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI.

“Namun yang kita anggap cepat mendongkrak PAD di Kabupaten Buteng ini adalah Perda tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sehingga harus kita bumikan dan gencar sosialisasikan. Saat ini Dispenda juga sudah mulai melakukan pendataan terhadap rumah atau bangunan yang ada untuk menentukan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)-nya nanti,” terangnya.

Pasalnya, banyak rumah dan bangunan masyarakat yang sudah berubah menjadi gedung baru namun masih dikenakan pajak sewaktu bangunannya masih rumah panggung. Hal ini juga yang menyulitkan para pengusaha untuk menambah modalnya di Bank, karena pihak Bank seakan ragu memberikan pinjaman karena antara pendapatan dan pajak yang dikenakan sangat terpaut jauh, padahal memiliki gudang jambu mente.

“Sehingga rencana kita kedepan ini kita akan putihkan dulu dan data ulang kemudian ditentukan NJOP-nya dan masyarakat sangat antusias untuk melakukan perubahan itu. Terus terang, dibanding daerah baru lainnya Kabupaten Buteng masih rendah PAD-Nya terkait PBB ini, padahal bangunan dan kelas tanahnya sudah seperti harga tanah yang ada di perkotaan,” pungkasnya. (uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker