Baubau

Pemkot Baubau Kukuhkan Kelitbangan

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau mewakili Wali Kota Baubau, Armin SE mengukuhkan organisasi Kelitbangan Kota Baubau 2018 di salah satu hotel di Baubau, Senin (11/12/17). Pengukuhan ini dihadiri Dr Herie Saksono, Peneliti Madya Bidang Bisnis dan Manajemen BPP Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Dalam sambutannya, Armin SE mengatakan dengan dibentuknya lembaga ini dapat memberikan kontribusi berarti dalam mendorong kemajuan daerah Kota Baubau.

“Otonomi daerah dan di era globalisasi saat ini, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang semakin berat dan semakin kompleks. Olehnya itu berbagai langkah dan kebijakan akan kita tempuh yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tepat, cepat, dan lugas yang mampu menyelesaikan masalah. Memcarikan solusi yang terbaik dengan tidak menimbulakas dampak negatif dimasa yang akan datang,” jelas Armin.

Pemerintah daerah, kata Armin, dituntut harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas.

“Tentunya ini akan terwujud bila didukung dengan data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan dari hasil data analisis yang akurat. Atas dasar inilah maka peran dan fungsi kegiatan Kelitbangan sangat diperlukan dalam menetapkan kebijakan strategis pada daerah ini,” kata Armin.

Sementara itu ditempat yang sama, Dr Herie Saksono yang merupakan Peneliti Madya Bidang Bisnis dan Manajemen BPP Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), menjelaskan Kelitbangan dan Balitbang merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap daerah.

“Sebab dengan keluarnya undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kemudian tindak lanjut dengan PP no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, di sana sudah ditetapkan pentingnya badan penelitian dan pengembangan,” tutur Dr Herie.

Selanjutnya Dr Herie melanjutkan, tujuannya agar semua perencanaan yang dikelola pemerintah berbasis pada penelitian kelitbangan.

“Sehingga basis ini itu memerlikan kualitas karena memeelukan kualitas maka memerlukan tim pengendali mutu dan perlu majelis pertimbangan,” terang Dr Herie.

Sementara fungsi majelis pertimbangan, lanjut Dr Herie menyampaikan pikiran atau identifikasi permasalahan yang dileroleh kepada kepala daerah.

“Setelah itu mereka juga berupaya mencarikan solusinya, plus memasukan inovasi kedalam masukan tersebut. Sehingga menghasilkan suatu trobosan,” jelas Dr Herie. (po3)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker