Baubau

Pemkot Baubau Pecat 10 PNS, Siapa Saja?

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau mengaku sudah memecat 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot. Mereka semua merupakan mantan terpidana korupsi.

Data yang dihimpun, 10 orang tersebut, yakni Yasin Arafah, Hamisu, M Nasir Akbar, Masuddin, Yamin Cahyadi, Mbaria, Amiruddin, Harun Daeru, La Ira, dan Zamri.

Para abdi negara tersebut tersandung korupsi saat masih aktif jadi pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Baubau, antara lain Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) alias pemecatan 10 PNS tersebut dituangkan lewat Surat Keputusan (SK) Wali Kota Baubau, AS Tamrin. Beberapa diantaranya dipecat ketika sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).

“Kita sudah laksanakan pemecatan itu sejak akhir April, kita sudah SK-kan,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Baubau, Asmaun dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin.

Kata dia, 10 PNS yang dipecat itu rata-rata sudah lama divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari. Bahkan mereka sudah selesai menjalani hukum penjara.

“Putusannya kita ambil dari Pengadilan Tipikor Kendari. Kita tidak lihat berapa lama hukumannya, kalau putusan Tipikor, kita diwajibkan memecat,” imbuh mantan Kepala Bappeda Baubau ini.

PDTH ini, ujar dia, praktis 10 orang tersebut tidak mendapat gaji pensiun sebagaimana yang diperoleh PNS yang pensiun normal. “Kalau sudah dipecat berarti sudah tidak dapat tunjangan pensiun,” tukas dia.

Ia mengakui, selain 10 orang tersebut, ada juga tiga PNS yang pernah tersandung korupsi. Hanya saja, saat terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga instansi pemerintah pusat tentang pemecatan PNS korupsi, ketiga orang tersebut sudah pensiun lebih dulu.

“Tiga orang kita belum SK-kan karena mereka sudah pensiun. Ini sudah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencabut pensiunnya. Kita sudah bersurat ke BKN, tapi belum ada respon sampai sekarang,” tambahnya.

Tiga orang tersebut diantaranya, Arsyad Hibali dan Arif Rais. Arsyad Hibali pensiun dengan jabatan terakhir jadi Kepala Dinas Tata Kota. Sedangkan jabatan terakhir Arif Rais sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindakop. Ada juga nama Armin.

Menurut Ketua Umum HMI Cabang Baubau La Ode Rizky Satria, sejak dikeluarkannya surat tersebut, beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan pemecatan kepada ASN mantan terpidana Koruptor dengan tidak hormat. Tapi tidak dengan Pemkot Baubau yang lambat merealisasikan perintah dalam surat edaran tersebut.

“Sehingga pada peringatan hari anti korupsi 2018, Pengurus HMI Cabang Baubau konsisten mengawal dan mendesak percepatan pemecatan ASN mantan terpidana korupsi dilingkup Pemkot Baubau,” ujarnya.

Menanggapi pemecatan 10 PNS itu, Ketua HMI Baubau, La Ode Rizky Satria Adi Putra sangat mengapresiasi langkah Pemkot itu, meskipun terkesan lambat.

“Tindakan tersebut sudah sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri melalui surat edarannya agar ASN tetap waspada dan berhati-hati dalam bekerja,” tambahnya.

Selain itu, HMI juga mewarning kepada seluruh ASN lingkup Kota Baubau untuk tidak mencoba-coba melakukan hal-hal yang bermuara pada kejahatan Korupsi.

“Semoga dengan kasus pemecatan 10 ASN ini dapat mengambil hikmah dari kejadian ini dan semoga kota Baubau terhindar dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang merupakan tindakan kejahatan paling berbahaya dinegeri ini,” tutup Rizky. (exa)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker