Busel

Penambangan Pasir Ilegal di Kapoa Disorot, Kadis LH: Tidak Ada Izin, Harus Dihentikan

PUBLIKSATU.COM, BUTON SELATAN – Penambangan pasir ilegal di Kabupaten Buton Selatan satu persatu mulai disorot. Pasalnya selain berdampak pada kerusakan lingkungan, terumbu karang hingga ancaman abrasi bisa mengancanm bagi keselematan jiwa. Salah satunya di Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua menggunakan mesin penyedot belum ada tindakan tegas.

Sejumlah massa Aliansi Front Kapoa Menggugat menggelar aksi unjuk rasa terkait persoalan itu di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Busel, Kamis (16/5). Massa mendesak Dinas Lingkungan Hidup untuk menyikapi dan bertanggungjawab terhadap persoalan lingkungan di wilayah tersebut.

Massa juga mendesak dinas terkait untuk meminta pihak terkait bertanggungjawab dan menghentikan kegiatan penambangan ilegal. Mendesak instansi terkait untuk melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang digunakan untuk menambang pasir.

Korlap aksi Rahmat Rafi mengatakan, dari hasil hearing disepakati Kadis LH La Ode Mpute dalam waktu dekat ini akan terjun langsung ke Dusun Kapoa, Desa Kapoa untuk menghentikan penambangan pasir secara ilegal itu.

“Sampai saat ini masih ada penambangan pasir ilegal itu menggunakan mesin. Meskipun sudah beberapa kali ditegur tapi masih tidak diindahkan. Bahkan tanggal 7 November 2018 lalu sudah ada musyawarah bersama dihadiri Kades dan masyarakat. Disepakati untuk menghentikan aktifitas penambangan pasir itu namun hasil kesepakatan itu tak diindahkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

Penanggungjawab penambangan Kapoa, Husni mengakui selama ini izin penambangan pasir yang dilakukanya belum memiliki izin. Pihaknya sementara proses pengusulan penerbitan izin di Dinas Pertambangan Provinsi. “Sementara kita buat penerbitan izinya,” ujarnya.

Ia menuding, justru pihak yang menggelar aksi itu juga terlibat jauh sebelumnya. Karena selama dua tahun berjalan penambangan pasir itu mereka tidak persoalkan. Nanti saat ini menyampaikan tuntutanya. “Kenapa selama dua tahun ini berjalan tidak dihentikan, pamanya mantan Kades Kapoa melakukan penambangan tidak dihentikan, sebelumnya kan sudah mereka itu yang melakukan pekerjaan penambangan pasir itu,” imbuh ketika dikonfirmasi media ini.

Kadis Lingkungan Hidup Busel Ir La Ode Mpute mengaku, UU 32 perlindungan dan pegelolaan lingkungan hidup. UU nomor 4 tahun 2009 tentang minerba. Kata dia, usaha pertambangan (Minerba) itu adalah bukan lagi kewenangan kabupaten kota. Soal izinya itu memang wajib dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Itu syarat izin usaha dan Amdal. Ini adalah kewenangan pertambangan ini provinsi dalam hal ini Dinas Pertambangan.

Putra Kadatua ini menjelaskan secara teknis kriteria terbitnya izin pertambangan. Kata dia kewenangan pertambangan ada di provinsi. “satu dua hari ini saya akan turun ke lapangan, kalau kesepakatan kita hentikan kita akan hentikan, kondisi pertambangan ini hampir seluruh wilayah terjadi,” katanya.

Pihaknya juga meminta masa menunjukan dan menyajikan parameter kerusakkan lingkungan untuk dilaporkan ke provinsi sehingga dapat ditindaklanjuti persoalan pertambangan di Busel.

Kata dia, satu dampak pembangunan itu tak bisa dihindari. Namun bagaimana meminimalisir dan mengelolah dampak lingkunganya. Kata dia kewenanganya hanya mengawasi parameter kerusakan lingkungan setelah ada dokumen dan izin lingkungannya. Izinya dari dinas pertambangan. Dari titik 0 sampai 12 mil itu kewenangan provinsi.

Majid salah seorang massa menilai Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembiaran kerusakan lingkungan di Kabupaten Busel. Karena ada kewenangan daerah terkait itu. Kata dia, UU 32 tahun 2009 ada kewenangan daerah soal lingkungan hidup. Pasal 71, 74, disebutkan bupati memiliki sesuai kewenangan soal itu.(aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker