Baubau

Pencopotan Pejabat Pemkot Baubau Dikritik

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Penyuara Tangisan Rakyat (Petra) menggelar unjuk rasa di kantor Wali Kota Baubau, Senin (1/7) kemarin. Mereka mempersoalkan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) yang mencopot puluhan pejabat secara serentak.

Massa menilai kebijakan menonjobkan 49 pejabat struktural dan 16 pejabat fungsional setingkat eselon III dan IV baru-baru ini tidak sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut mereka, semestinya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot memberikan sanksi sesuai tahapan, bukan langsung sanksi berat.

“Seperti mantan Kabag Hukum Setda Pak Tasdik yang langsung di-nonjobkan. Padahal, kami melihat beliau banyak membantu Pemkot memenangkan gugatan di pengadilan,” ungkap Korlap aksi, Aziz Diy.

Atas dasar itu, demonstran mensinyalir pencopotan massal pejabat itu bernuansa politis. Pejabat yang dianggap membelot dicopot tanpa prosedural.

“Kita ketahui bersama, Baubau baru saja melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Sudahlah, urusan politik sudah selesai, waktunya membangun daerah bersama-sama,” tandasnya.

Aksi Petra ini diterima langsung Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse. Politisi PDIP ini membantah pencopotan para pejabat itu dikarenakan dendam politik.

“Pencopotan ini bukan politis. Tapi, memang kami dipilih secara politis. Kami bertanggung jawab merealisasikan visi misi politis yang sudah jual ke masyarakat. Sehingga, kami harus melihat orang yang potensial membantu realisasikan visi misi,” jelas Monianse di hadapan demonstran.

Dia memastikan, keputusan rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan Pemkot sudah sesuai peraturan yang berlaku. Keputusan tersebut juga diperkuat dengan masukkan-masukkan dari instansi teknis masing-masing sebelum pejabat tersebut di-nonjob.

“Dalam sebuah keputusan pasti ada yang senang dan ada yang kecewa. Tapi, semestinya ini jangan dianggap bahwa sudah kiamat. Bisa saja, ini menjadi peluang bagi mereka untuk kami tempatkan di jabatan yang lebih pas dan naik kelas,” terangnya.

Monianse menolak untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan teknis pencopotan para pejabat tersebut. Pihaknya akan membeberkan semuanya melalui rapat bersama DPRD Baubau nanti.

“Kita akan menjelaskan secara resmi dan detail persoalan ini di dewan. Kami tinggal tunggu penjadwalan dari dewan. Melanggar aturan juga kalau saya membeberkan rahasia jabatan ini di jalanan ini. Jalur yang paling baik itu melalui dewan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Wali Kota Baubau, AS Tamrin melantik 172 pejabat setingkat eselon III dan IV di Aula Palagimata, Rabu 12 Juni 2019 lalu. Di balik perombakan kabinet itu terdapat 65 orang yang di-nonjob. Diantaranya Mochamad Tasdik, Siti Amalia Abibu, Jufri, Muhammad Ashar, dan Toni Karim. (exa)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker