Buteng

Pendanaan RPJMD Buteng Miliki Tiga Prioritas

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI – Untuk mengalokasikan pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buteng 2017-2022 yang memuat visi misi bupati lima tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) akan menyusunnya dalam tiga prioritas utama.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, dialokasikan ke berbagai program atau kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum priorutas II dan prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Demikian dijelaskan Bupati Buteng H Samahuddin, saat menyampaikan pidato pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) RPJMD pada rapat paripurna DPRD, beberapa waktu lalu.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan. Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat atau kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20 persen dan bidang kesehatan 10 persen.

“Program prioritas I ini berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan serta nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi misi daerah,” jelas bupati.

Disamping itu, prioritas I juga diperuntukan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Samahuddin melanjutkan, prioritas II merupakan program di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II ini berhubungan dengan program atau kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi, seperti pelayanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung, seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

“Pengalokasian dana pada prioritas III ini akan memperhatikan atau mendahulukan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukan urutan prioritas yang benar,” jelas bupati.

Menurutnya, penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan priotitas, bukan menunjukan urutan besarnya perentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. (uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker