Baubau

Penghentian Kasus Sunatan Massal Caleg Senayan, Jaksa Akui Ada Kejanggalan

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Penanganan kasus sunatan massal yang diselenggarakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI, Umar Arsal benar-benar dihentikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) sudah menerima Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polres Baubau.

“Kami sudah terima SP3-nya beberapa hari yang lalu. Otomatis, di register kasus ini, kami tulis SP3 di kolom keterangan,” ungkap Kasi Pidum Kejari Baubau, Awaluddin Muhammad dikonfirmasi wartawan, Selasa (26/3).

Ia mengakui, sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga berkas perkara yang dibuat penyidik, tiga orang terlapor tidak ada berstatus sebagai tersangka.

“Kalau secara pribadi, ini pertama kali saya menerima berkas perkara (hanya posisi terlapor), tidak ada tersangka,” ujar mantan Kasi Pidsus Kejari Majene ini.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Baubau, Ruslan membeberkan, hasil pembahasan sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Baubau yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan menyimpulkan sunatan massal yang dilaksanakan legislator senayan tersebut melanggar.

“Tiga orang terlapor yakni Umar Arsal, panitia sunatan massal, Anastas dan seorang Caleg lagi HU terindikasi kuat melakukan tindak pidana Pemilu. Itu kami anggap sudah matang. Tidak mungkin naik penyidikan kalau tidak memenuhi unsur,” jelas Ruslan.

Menurut dia, terlapor diduga kuat melakukan pemberian materi lain sebagaimana diatur dalam pasal 521 dan 523 junto 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang nomor 7/2017 tentang Pemilu. Ada barang bukti papper bang berlogo partai, kalender, kartu nama Caleg yang diberikan kepada orang tua peserta sunatan massal.

“Tapi waktu berkas perkara kami terima, sama sekali tidak ada penetapan tersangka, hanya sebatas terlapor. Selain itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan, terlapor ini pun posisi saksi,” ulasnya.

Bukan hanya itu, tutur dia, pada saat pembahasan di Gakkumdu, pihaknya merekomendasikan agar setiap terlapor dibuatkan masing-masing satu berkas perkara atau di split. Namun, ternyata dibuat satu berkas perkara.

“Sehingga waktu itu berkas perkaranya kami kembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Masa, kita mau bawa sidangkan tidak ada tersangka,” tandas dia.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Baubau, AKP Ronald Arron Maramis mengatakan, kasus itu dihentikan lantaran sudah melewati batas waktu penanganan. “Akan dihentikan, karena daluarsa,” jelas Kasat Reskrim Polres Baubau, AKP Ronald Arron Maramis dikonfirmasi wartawan, Kamis (21/2) lalu.

Saat itu, batas waktu melengkapi berkas perkara yang diberikan regulasi hanya tiga hari terhitung Senin (18/2) hingga Kamis (21/2) pukul 16.00 Wita.

Sebagaimana diketahui, Bawaslu Baubau memperkarakan sunatan massal yang diselenggarakan pihak Umar Arsal di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio beberapa bulan lalu. Umar Arsal kemudian diperiksa penyidik di kantor Bawaslu Baubau pada Senin (4/2).

“Kegiatan itu dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR. Sudah kami jelaskan semua kepada teman-teman (Gakkumdu) yang memeriksa. Mudah-mudahan ini membuat terang benderang,” kata Umar Arsal dikonfirmasi usai diperiksa waktu itu.

Dia merasa heran sunatan massal yang diselenggarakan tim-nya tersebut diperkarakan. Padahal, kegiatan seperti ini sudah dilakukan selama kurun waktu delapan tahun di 17 kabupaten/kota di Sultra.

“Selama itu, tidak pernah ada masalah, baru kali ini. Sampai sekarang partai-partai lain juga melakukan kegiatan seperti ini, malah terang benderang di Jakarta. Tapi, tidak ada pelarangan dari Bawaslu Pusat,” pungkasnya. (exa)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker