Muna

Pensertifikatan Tanah di Wakontu Terbentur Perkebunan Tebu 

PUBLIKSATU.COM, MUNA BARAT -Tahun 2019 ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna Barat (Mubar) memprogramkan pensertifikatan tanah sebanyak 6.600 bidang. Selasa (9/7) kemarin, BPN Mubar melakukan penyuluhan persertifikatan tanah melalui program pendistribusian tanah terhadap masyarakat desa Wakontu, Kecamatan Wadaga.

Kepala BPN Mubar, Asmanto Mesman mengatakan, pensertifikatan tanah ini merupakan program BPN melalui kementerian. Mubar, ditargetkan ada 6.600 bidang yang akan dikeluarkan sertifikat tanah. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan pengukuran sekitar tiga ribu bidang.

“Tinggal lanjutan untuk Kecamatan Wadaga dan Kecamatan Lawa. Sertifikat yang disiapkan kurang lebih dua ribu. Khusus Kecamatan Wadaga, ada 2 desa yang ditawarkan untuk melakukan pensertifikatan tanah yakni Katobu dan Wakontu,” ungkapnya.

Ada dua kategori lahan yang dapat disertifikat yaitu lahan pekarangan rumah dan lahan perkebunan bagi rakyat. Untuk lahan pekarangan dibatasi tidak boleh melebihi dari 2000 meter. Lahan perkebunan dibatasi hanya sampai 2 hektar perorang. Lebih dari itu sudah tidak diterima.

“Sebenarnya untuk Kecamatan Wadaga, kami siapkan sekitar seribu sertifikat tanah. Dan masyarakat sudah mendaftar melalui pemerintah desa. Jadi sebagian tinggal pengukuran untuk dikeluarkan sertifikat. Kami dari BPN tetap menunggu permintaan masyarakat yang akan melakukan pengukuran tanah,” ujarnya.

Namun dibalik itu, nampaknya masyarakat ada kendala yang dijumpai ketika melakukan pensertifikatan tanah. Utamanya masyarakat Desa Wakontu. Mereka dibenturkan dengan masalah kepemilikan lahan yang masuk area perkebunan tebu PT. Wahana Surya Agro (WSA). Diketahui sebelumnya, ada wacana pembukaan lahan secara besar-besaran oleh PT. WSA untuk perkebunan tebu.

Pemkab Mubar menggandeng perusahaan tersebut untuk berinvestasi dengan titik lokasi perkebunan, sebagian masuk kawasan Desa Wakontu. Sempat bergejolak karena masyarakat Wakontu menolak adanya pembukaan lahan perkebunan tebu. Mereka klaim bahwa lahan yang akan dimasuki itu merupakan tanah ulayat yang diolah oleh nenek moyang mereka sejak dahulu kala.

Alasan Pemkab Mubar, menunjuk sebagian kawasan di Wakontu karena lahan itu masih berstatus sebagai Hutan Produksi Konvesi (HPK). Sehingga diupayakan turun status dari HPK menjadi area penggunaan lain (APL). Penurunan status itu untuk memuluskan rencana perusahaan membuka lahan perkebunan tebu.

“Kita sekarang diperhadapkan masalah kawasan perkebunan tebu. Kita ingin mengukur lahan untuk kebun, tetapi masuk kawasan perkebunan tebu. Tentu kami tidak akan dilayani. Sementara, kami berkebun dikawasan itu,” tutur salah seorang warga desa Wakontu, M. Yasin.

Ia mengakui bahwa lahan yang mereka olah selama ini sebagai perkebunan tebu merupakan tanah yang sudah pernah ditempati dan diolah oleh nenek moyang mereka sejak dulu. Makanya, mereka bersikeras menolak PT. WSA untuk berinvestasi.

“Lahan yang diklaim untuk perkebunan tebu itu, sudah pernah diolah dari jaman dulu oleh nenek moyang kami. Makanya kami tidak mau diambil begitu saja oleh perusahaan untuk perkebunan tebu,” tegasnya.

Anehnya lagi, sekitar tahun 2006 silam BPN Muna melakukan pengukuran tanah dengan mengeluarkan sertifikat tanah sekitar 100 bidang. Sementara saat itu kawasan ini berstatus sebagai HPK. Diturunkan statusnya menjadi APL setelah ada rencana perkebunan tebu.

Asmanto Mesman, beralibi tidak mengetahui persoalan pengukuran tanah oleh BPN Muna saat itu. Pihaknya akan mengecek kembali soal pengukuran tanah yang dilakukan BPN Muna tahun 2006. “Saya tidak tau, kalau sudah pernah ada kegiatan pengukuran tanah dari pihak BPN Muna saat itu. Nanti saya cek kembali,” timpalnya.

Katanya, lahan yang bisa disertifikat oleh masyarakat harus diluar kompleks perkebunan tebu. Pihaknya tidak akan menerima permintaan masyarakat jika ingin mengukur tanah yang masuk kaplingan perkebunan tebu.

“Masyarakat tidak bisa mengukur tanah yang masuk wilayah perkebunan tebu. Kalau perusahaan boleh tetapi dalam bentuk hak guna usaha (HGU). Pada saat pengukuran nanti, kita akan sesuaikan dengan peta. Kalau permintaan masyarakat masuk wilayah perkebunan tebu, tidak akan diterima,” katanya.

Kepala BPN Mubar itu juga mengakui bahwa sebagian kawasan tersebut sudah menjadi milik perusahaan. Mereka peroleh dengan cara membeli kepada masyarakat. BPN Mubar susah mendapatkan peta dari PT. WSA terkait tata lokasi yang mereka masuki.

“Jadi perolehan tanah itu oleh pihak perusahaan didapat dua cara yaitu melalui perolehan kawasan penurunan status dan dibeli. Kami juga sudah kroscek dilapangan dan masyarakat mengaku bahwa tanah itu sudah dijual sejak tahun 2015 dan 2016. Penjualan tanah itu dengan melibatkan pemerintah di desa,” tutup, Asmanto.(p5)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker