Sultra

Penyelidikan Tewasnya Randy, Enam Orang Polisi Terduga

PUBLIKSATU.COM, KENDARI – Terkait tewasnya Randy pada aksi di depan Kantor DPRD Sultra beberapa waktu lalu, sudah 18 orang saksi yang diperiksa polisi. Dari jumlah tersebut, 13 diantaranya adalah polisi. Dua orang mahasiswa dan tiga masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Golden Hart.

“Tentunya ini sesuai perintah langsung dari Kapolri, kami terus bekerja keras dan melakukan pemeriksaan secara maraton serta mengumpulkan seluruh petunjuk dan alat bukti maupun informasi demi mengungkap kronologis tertembaknya Mahasiswa UHO saat Unras di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara,” ungkap Harry Golden.

Bahkan, lanjutnya, kemarin dari pihak LPSK sudah turun langsung dan pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui, menyaksikan, dan mendengar peristiwa penembakan tersebut, agar segera memberikan keterangan kepada lembaga-lembaga seperti LPSK dan Ombudsman. Karena kinerja kepolisian saat ini telah dipantau kedua lembaga ini.

“Dimana dalam pemeriksaan 13 anggota Polda Sultra, sudah ada enam orang anggota Polri yang sudah diperiksa dan berstatus terperiksa serta dibebastugaskan yang saat ini masih dalam menjalani pemeriksaan. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, keenam yang terduga ini akan segera diajukan ke sidang,” tandasnya.

Sambungnya, karena keenam anggota Polri ini pelanggarannya sudah jelas, dimana perintah dari Kapolri dalam setiap melakukan pengawalan, pengamanan dalam setiap kegiatan unjukrasa tidak diijinkan membawa senjata api dan membekali dengan peluruh karet, apalagi peluruh tajam serta itu sudah jelas.

“Dari hasil pemeriksaan kemarin, diduga ada enam anggota Polri melakukan pelangaran dengan membawa senjata dan kemungkinan bisa bertambah karena pemeriksaan ini akan terus berlanjut. Untuk tahap awal ini, ada sebanyak enam orang sudah didapatkan keterangan dan keenam terduga ini pada saat kegiatan Unras dalam keadaan membawa senjata api,” terangnya.

Harry Golden Hard menjelaskan, keenam anggota Polri ini sudah dilakukan pemeriksaan Reserse dari tim Bareskrim yang merupakan tim Propam dari Mabes Polri. Dimana saat ini senjata keenam oknum anggota Polri ini sudah dikumpulkan dan akan dilakukan sainstifik.

“Keenam oknum polisi tersebut sudah diperiksa oleh pihak reserse dari tim Bareskrim Propan Mabes Polri. Sedangkan keenam senjata ini telah dikumpulkan dari keenam terperiksa akan dilakukan uji balistik dalam artian mencocokan dengan selongsong peluruh yang dipakai. Sedangkan kasus ini akan dibuka secara transparan, apalagi saat ini kasus ini selalu dipantau oleh pihak Ombudsman,” pungkasnya.

Kapolres Kendari Dicopot

Pascakematian dua mahasiswa di Kendari akibat demonstrasi, Polri kembali melakukan pencopotan kepada pejabatnya di wilayah tersebut. Kali ini Kapolres Kendari, AKBP Jemi Junaidi dimutasi dalam jabatan baru.

Mutasi tersebut tercantum dalam surat telegram nomor ST/2657/X/KEP./2019 tertanggap 7 Oktober 2019. Posisi Jemi akan digantikan AKBP Didik Efrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Wakatobi. Jemi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalimantan Tengah.

Sementara itu, AKBP Anuardi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra akan menggantikan posisi Didik sebagai Kapolres Wakatobi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan mutasi tersebut. “Ya betul,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penolakan RUU KUHP di Kendari.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Harry Golden Hart membantah pencopotan Jemi karena peristiwa tewasnya 2 mahasiswa saat unjuk rasa menolak RUU KUHP dan mendesak keluarnya Perpu KPK. Menurut dia, rotasi jabatan biasa dilakukan guna pembinaan karir.

“Tidak ada (kaitannya). Rotasi adalah sesuatu yang alami dalam suatu organisasi. Mutasi dalam organisasi Polri hal yang biasa dalam rangka tour of duty dan area, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi,” tegas Harry.

Sebelumnya, kerusuhan terjadi pada Kamis (26/9) sekitar pukul 11.00 Wita, ketika elemen mahasiswa di Kendari yang berjumlah 2.000 orang menggelar unjuk rasa. Demonstrasi ini awalnya berjalan damai. Bahkan orasi mereka sempat ditanggapi oleh Ketua DPRD.

“Setelah ada tanggapan dari ketua DPRD, tiba-tiba terjadi pelemparan batu kearah petugas dan anggota dewan,” ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Harry Golden Hart kepada JawaPos.com, Sabtu (26/9).

Akibatnya, pasukan pengamanan langsung melakukan aksi pembubaran dan mendorong masa menjauh dari gedung DPRD guna mencegah kerusuhan meluas. Sekitar pukul 16.00, aparat mendapat informasi ada korban dari pihak pendemo sebanyak lima orang.

Rincian lima korban tersebut adalah Randi, mahasiswa fakultas teknik Universitas Halu Oleo yang tewas dengan luka tembak, Yusuf, 19, kritis dengan luka parah di kepala dan akhirnya dinyatakan meninggali, serta 3 orang yang mengalami luka ringan dan sesak nafas.

Kerugian juga timbul dari aspek materil. Diantaranya rusaknya gedung DPRD karena lemparan batu, pos lantas terbakar, dan sejumlah kendaraan dibakar.

Pasca kerusuhan ini, Polri juga telah lebih dulu mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Irianto. Dia dimutasi menjadi Irwil III Itwasum Polri. Sebagai penggantinya ditunjuk Brigjen Pol Merdisyam yang sebelum menempati jabatan Dirsosbud Baintelkam Polri. (m1/jpg)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker