Buteng

Perangkat Desa Bisa Masuk BPJS

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI – Untuk mengembangkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), perangkat desa pun bisa dimasukan sebagai peserta seperti halnya para pegawai negeri sipil (PNS). Syaratnya, kepesertaan mereka diatur dalam peraturan bupati (Perbup) tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Kepala Unit Pemasaran BPJS Cabang Baubau Andi Muhammad Fadli, kepala desa dan perangkatnya merupakan bagian dari pemerintahan karena kerja mereka juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sama halnya dengan pegawai negeri sipil.

“Mereka (Perangkat desa, red) juga ingin seperti PNS bisa menjadi peserta BPJS, sehingga dalam sosialisasi kepesertaan BPJS kita selalu sampaikan bahwa mereka bisa menjadi peserta,” ungkapnya ditemui usai sosialisasi terhadap para Kades di Buteng, belum lama ini.

Fadli menerangkan, dalam undang-undang desa dicantumkan Kades dan perangkat desa bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang dikelola oleh negara dalam hal ini BPJS. Hanya saja, mereka tidak bisa mendaftar jadi peserta jika belum ada aturan turunan dari undang-undang desa tersebut, dalam hal ini diatur melalui peraturan bupati (Perbup).

“Karena penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Perbup. Sehingga kami hadirkan Kabag Hukum Setda Buteng agar kepesertaan Kades dan perangkatnya di Kabupaten Buteng dimasukan dalam Perbup ADD,” tuturnya.

Fadli menambahkan, jika nantinya sudah ada Perbup yang mengatur Kades dan perangkatnya bisa mendapatkan jaminan kesehatan, maka sudah bisa mendaftarkan registrasi mereka kedalam aplikasi simponi keuangan negara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

“Pembayarannya tidak dibayar tunai langsung, tapi pakai sistem karena uang negara yang dipakai. Setelah mendaftar, mereka akan mendapatkan surat bukti setoran. Mekanismenya kurang lebih sama seperti PNS, dibayarkan langsung juga ke pihak negara. Setelah itu ditunjukan kepada kami, baru diberi format registrasi per desa yang dilampirkan dengan KTP dan kartu keluarga yang bersangkutan,” jelasnya.

Setelah menjadi peserta BPJS, yang akan mendapatkan jaminan itu satu orang isteri atau suami, tiga orang anak, dan pesertanya sendiri. Seperti halnya PNS ada pemotongan gaji setiap bulannya, perangkat desa juga ada pemotongan lima persen melalui sistem simponi. Tiga persen dijamin pemberi kerja dalam hal ini negara dan dua persen dijamin peserta yang bersangkutan. (uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker