Sultra

Pilkada Serentak Sultra Kian Dekat, Pebisnis Tambang Melirik

Oleh : Lina Revolt ( Pemerhati Sosial dan Alumni WCWH )

PUBLIKSATU.COM, – Pelaksanaan Pilkada serentak Sultra kian dekat.

Dari 207 daerah yang mengikuti pilkada serentak, 7 diantaranya adalah ada di Sulawesi Tenggara (Sultra) yakni Kabupaten Muna, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Wakatobi, Konawe Selatan, Kolaka Timur, dan Kabupaten Konawe Utara. tahapan pilkada serentak mulai dilaksanakan pada September 2019 (ZonaSultra.com, 23/05/19).

Penyelenggaraan pilkada serentak kali ini rupanya cukup menarik perhatian para pebisnis tambang di Sultra.

Pasalnya, Hamirrudin Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi tenggara mengatakan bahwa Bawaslu Sultra mencium aroma campur tangan pebisnis tambang pada pilkada serentak 2020 ini .

Terutama di daerah yang memliki usaha tambang.Para pebisnis ini, mulai melirik siapa paslon yang akan mereka dukung dan mendorong agar paslon pilihan mereka bisa maju dalam pilkada mendatang. Meskipun tidak secara vulgar, namun Hamirrudin menduga akan ada transaksi yang dijalankan, berupa kucuran dana untuk menyokong si paslon agar memenangkan pemilihan. Karena jika tidak ikut bermain, dan paslon pendukung mereka kalah maka kekhawatiran bisnis mereka akan terganggu. (Buton Pos, 27/12/19).

Simbiosis Mutualisme Pengusaha dan Penguasa
Apa yang diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Sultra Itu amat wajar, mengingat banyaknya perusahaan tambang bermasalah di Sultra. Pada 2019 lalu, Dinas Energi dan sumber daya Mineral Sultra, Menghentikan sementara aktivitas 22 perusahaan tambang yang dianggap menyalahi aturan setelah melakukan penjualan nikel ore yang tidak melalui surat keterangan verifikasi(SKV).

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sultra, Yusmin Mengatakan bahwa berdasarkan data yang ada pada Januari 2019 hingga Februari saat ini lebih 172 kali kapal mengangkut ore dimana mencapai puluhan ribu ton. Parahnya 10 kapal ekspor ilegal berlabuh di Sultra. Selain itu, masih menurut Yasmin ada 522 perusahaan tambang yang masih memiliki utang bernilai ratusan miliar kepada pemerintah Daerah Sultra. (kendaripos.co.id,13/02/19)
Selain pelanggaran izin, banyak juga perusahaan tambang yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Walhi Sultra mengatakan jika banyak perusahaan tambang yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, menimbulkan konflik sosial hingga pelanggaran HAM.

Misalnya terjadinya banjir parah di Konawe utara pada 2019 lalu dan penolakan masyarakat wawonii, Konawe Kepulauan yang khawatir kehilangan mata pencarian sebagai nelayan akibat adanya perusahaan tambang di wilayah mereka. (sultraline.id. 4/01/20)
Hadirnya pilkada serentak bak angin segar bagi para pebisnis tambang. Mereka mebutuhkan dukungan baru demi mengamankan bisnis mereka. Dekat dengan penguasa akan memperoleh kemudahan dalam perizinan dan mempengaruhi kebijakan untuk membuka jaringan-jaringan baru bisnis mereka. Jika paslon yang mereka dukung memenangkan kompetisi. Maka, itu sangat menguntungkan bagi kelangsungan bisnis mereka kedepannya. .

Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Haryadi, antara bisnis dan politik pasti memiliki hubungan ‘simbiosis mutualisme’. Para pengusaha dalam dunia bisnis pasti akan membutuhkan payung politik untuk mengamankan serta memudahkan akses bisnis mereka.(republika.co.id, 16/04/15).

Bak gaung bersambut, hal itu semakin klob dengan adanya pemilu langsung ala demokrasi yang berbiaya mahal. Penyelenggaraan pilkada langsung yang membutuhkan modal besar semakin membuka peluang lebar adanya kong kalikong antara paslon dan pengusaha, termasuk pengusaha tambang.
Penyenggaraan pemilu langsung memang mengharuskan seorang calon kandidat dikenal oleh pemilihnya. Demi menciptakan personal branding seorang kandidat, kekuatan modal sangat dibutuhkan, kandidat bisa dipoles melalui iklan dan survei agar dikenal dan menjadi Pilihan satu-satunya bagi rakyat. Maka kehadiran money politik dan politik transaksional sangat mungkin terjadi.
Data dari Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap bahwa biaya politik sangat mahal. Pada Pilkada serentak 2015, untuk menjadi walikota/bupati butuh biaya antara Rp20 miliar – Rp30 miliar. Sementara menjadi gubernur butuh modal Rp20 miliar – Rp100 miliar. Menurut data dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang dikutip oleh KPK dalam kajian bertajuk “Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada” menyebut bahwa mahalnya modal calon yang bertarung dalam pilkada disebabkan empat hal (1) biaya perahu atau mahar politik yang disetor ke partai pengu­sung, (2) dana kampanye, (3) biaya konsultasi dan survey, (4) praktik politik uang (tirto.id, Kamis 18 Januari 2018)
Dana sebesar itu siapa yang memilikinya jika bukan para kapitalis. Sejak era reformasi masuknya campur tangan pengusaha dalam politik pemerintahan semakin marak. Baik mereka terjun langsung mencalonkan diri maupun sebagai pendonor dana. Dua-duanya tetap saja hasilnya sama yaitu menjaga eksistensi bisnis mereka.

Pemilihan Kepala Daerah dalam Islam
Berbeda dengan sistem demokrasi. Islam memandang bahwa kekuasaan adalah amanah. Islam tidaklah melarang siapapun yang ingin berkuasa. Islam pun memandang wajar terjadinya pergolakan yang menyertai proses-proses politik ke arah sana. Masalahnya, bagaimana cara kekuasaan itu didapat, serta dalam rangka apa kekuasaan itu diraih?
Pengangkatan Wali atau Gubernur dan ‘Amil atau Bupati didalam Islam langsung dipilih langsung oleh Khalifah bukan dipilih oleh rakyat.

Tentunya pilihannya harus memenuhi kriteria pemimpin sesuai dengan hukum syara’ bukan atas dasar kepentingan penguasa, apalagi nepotisme. Bentuk pengangkatan model seperti ini lebih efektif dan efisien tanpa banyak membuang waktu dan biaya serta meminimalisir terjadinya konflik kepentingan.
Al-imam Ibnu Hazm rahimahullahu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengangkat para wali dan ‘amil. Diantara wali dan ‘amil yang diangkat oleh Rasulullah SAW adalah : Muadz bin jabal r.a diangkat menjadi wali di Yaman, Uttab bin usayd r.a untuk wali di Makkah, Amr bin ash r.a wali di Oman Utsman bin Abu Al-ash Ats-tsaqafi r.a untuk wali di Thaif dsb.(2).
Disebabkan para wali dan Amil adalahl penguasa maka mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagai penguasa yaitu : harus seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, merdeka, adil dan memiliki kemampuan. Wali tidak diangkat kecuali oleh Khalifah. Dasar adanya jabatan Wali adalah perbuatan Rasulullah SAW karena beliau yang telah mengangkat para wali untuk berbagai negeri. Rasulullah SAW mengangkat Muadz bin Jabal r.a sebagai wali diwilayah Janad, Abu Musa Al-ash’ari r.a sebagai wali diwilayah zabid & ’Adn.(3)
Seorang Khalifah juga memiliki hak untuk memberhentikan Gubernur (Wali) dan Bupati (Amil). Hal ini dapat dilihat dari perbuatan (af’al) Rasulullah SAW ketika mengangkat para wali. Nabi SAW mengangkat Mu’adz bin jabal r.a sbg wali di Yaman. Beliau SAW juga yang memecat wali, sebagaimana beliau lakukan terhadap Al-A’la bin al-Hadhrami r.a, yang ketika itu menjadi wali di Bahrain karena ada pengaduan tentang dirinya dari penduduk setempat maka ia diberhentikan.(Hizbut-Tahrir, Struktur Khilafah hal. 119-120)
Hal Ini menunjukkan bahwa seorang wali juga bertanggung jawab kepada penduduk setempat, sebagaimana dia bertanggung jawab kepada khalifah dan Majelis Umat karena Majelis Umat merupakan perwakilan umat dari seluruh wilayah. Ini dalil yang berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian dan pertanggung jawaban para wali.
Bila seorang Khalifah mengangkat seorang Wali atau Gubernur yang tidak berkompeten maka ada lembaga Majelis ummat sebagai lembaga representatif ummat untuk mengoreksi dan mengontrol Khalifah didalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga ia dapat menggantinya dengan yang lebih baik.

Oleh karena itu, satu-satunya sistem politik yang jauh dari politik kepentingan hanyalah sistem politik Islam. Sudah saatnya umat ini mengarahkan pandangan dan pikiran untuk mengambil sistem politik Islam sebagai pilihan terbaik bagi lahirnya pemimpin-pemimpin yang pro terhadap kepentingan umat. Wallahu a’lam bishowab

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker