Baubau

PNS Wajib Simak, Ini Tiga Aturan ASN Dalam Pilkada

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Sedikitnya ada tiga aturan atau undang-undang yang mengatur netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu diantaranya, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu, ada PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, SE Mendagri No 273/3772/SJ Tanggal 11 Oktober 2016 tentang netralitas ASN dan larangan penggunaan fasilitas milik Pemda dalam Pilkada, serta MoU antara Bawaslu RI dengan Mendagri, MenPAN RB, KASN, BKN No 14/NK/Bawaslu/X/2015 tentang pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada.

Ketua Bawaslu Baubau, M Yusran Elfargani, menyebutkan, secara umum ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan PNS dalam Pilkada diantaranya terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama masa kampanye.

Dan yang terakhir mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Paslon yang menjadi peserta Pemilu atau Pilkada sebelum serta sesudah masa kampanye yang meliputi ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.

“Jadi, semua produk hukum tersebut mengatur tentang netralitas ASN dan apa saja yang dilarang,” rilis Yusran melalui Whatsapp, Sabtu (02/11/17). (po4)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker