Muna

Polemik Pencairan Dana Jampersal, Plt Kadinkes Muna Tak Merespon Perintah Bupati

PUBLIKSATU.COM, MUNA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muna menyimpan segudang permasalahan. Belum tuntas persoalan dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan yang sementara ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari), muncul persoalan baru. Lagi-lagi persoalan yang menyangkut duit.

Adalah soal dana Jaminan Persalinan (Jampersal) puskesmas tahun 2018 yang belum dibayarkan. Ada belasan puskesmas yang dananya belum dibayarkan. Nominal dananya sekitar Rp 800 juta.

Dana tersebut telah dicairkan secara keseluruhan oleh Dinkes. Tak tahu apa penyebabnya hingga belum diserahkan ke puskesmas. Bupati Muna, LM Rusman Emba yang mendapat laporan terkait itu langsung mengumpulkan seluruh bendahara puskesmas, Plt Kadinkes, Hasdiman Maani bersama bendaharanya.

Bupati tak ingin tahu, Dinkes harus segera mencairkan seluruh dana itu pada Senin (11/3). Namun, perintah bupati itu dipatahkan oleh Dinkes. Bendahara puskesmas pun akhirnya kembali melaporkan belum cairnya dana itu kembali ke bupati pada Selasa (12/3).

Di hadapan bupati, para bendahara puskesmas menyampaikan uneg-unegnya. Dinkes terkesan ogah-ogahan mau mencairkan dana itu. Hanya beberapa puskesmas yang dananya dicairkan. Bupati kembali memerintahkan Plt Kadinkes dan bendaharanya untuk mencairkan dananya hingga Rabu (13/2). “Besok (Rabu) harus tuntas, jangan lagi ditahan-tahan,” tegas Rusman.

Plt Kadinkes, Hasdiman Maani yang coba dikonfirmasi terkesan menghindar dari awak media yang menunggunya di depan ruangan kerja bupati. Bahkan, saat bupati meninggalkan ruangan, Hasdiman belum keluar dari ruangan. Begitu juga bendaharanya, hanya menyampaikan bahwa dana Jampersal yang belum dibayar hanya satu bulan.
“Hanya satu bulan,” singkat wanita berhijab itu sambil berlalu.

Dana Jampersal yang belum dibayarkan itu telah dicairkan sejak 2018 lalu. Pemanfaat dana itu untuk transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan, sewa sarana transportasi rujukan, oprasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan serta honor.
Nah, dengan adanya dana itu, masyarakat tidak perlu lagi membayar pada petugas. (cr1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker