Busel

Polemik Tambang Aspal Sampolawa

Walhi: Perusahaan tak Boleh Gunakan Fasilitas Publik

PUBLIKSATU.COM, BUTON SELATAN – Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (LSM-Walhi) Sultra menyoroti polemik penambangan aspal di Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa. Walhi menilai ada beberapa dugaan pelanggaran pertambangan tersebut. Diantaranya penggunaan fasilitas publik, yakni jalan dan pelabuhan.

Karena itu, Walhi mendesak pihak perusahaan agar tidak menggunakan fasilitas publik dalam penambangan aspal tersebut.

Sesuai IUP PT Buton Raya Mandiri mengelola tambang aspal di Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa sebanyak 97,69 hektare yang sudah beroperasi sejak 17 November 2009 sampai 16 November 2029 atas IUP yang diterbitkan Pemprov Sultra nomor SK 597/2014.

Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Saharuddin mengatakan, mestinya pihak perusahaan tidak menggunakan fasilitas publik dalam melakukan aktifitas penambangan. Apalagi paling parah menggunakan area yang berdekatan dengan aktifitas perekonomian warga dan jalan umum.

Kata dia, ada beberapa temuan terkait penambang aspal di Sampolawa pertama pihak perusahaan tidak memiliki jalan tambang tersendiri. Menggunakan pelabuhan yang berdekatan dengan pasar.

Ia menegaskan, dalam aktifitas pertambangan tidak boleh mengganggu aktifitas masyarakat umum. Mestinya, ada jalan khusus yang dibuka perusahaan untuk mengolah tambang. Tidak bisa menggunakan jalan umum.

“Tidak boleh menggunakan jalan umum, itu area publik,” katanya ketika dikonfirmasi melalui telefon selulernya, Minggu (15/12).

Ia mengaku izin lingkungan pertambangan Sampolawa mesti dikaji secara mendalam dan dicek kembali secara konfrehensif. Diantaranya perlu dibedah pihak perusahaan melapor atau tidak tiap semester dalam pengelolaanya.

Ia menjelaskan, soal lain kawasan teluk Sampolawa merupakan kawasan diperuntkan untuk budidaya. Zonasi pesisir dan ruang laut wilayah Sampolawa untuk budidaya.

“Kalau tidak diperuntukan untuk pertambangan ngapain masuk disana, tidak bisa mengganggu ruang publik. Masa digunakan untuk tambang,” imbuhnya.

Ia juga mengaku pelabuhan juga dekat dengan pasar aktifitas perkonomian masyarakat. Hal ini juga tidak boleh. Fasilitas publik tak bisa dimasuki tambang. “Tidak boleh dong area perekonomian apalagi pasar berdekatan dengan pelabuhan aspal. Sangat mengganggu,” katanya.

Sama hal dengan wilayah pesisir laut sudah ada ruang peruntukannya. Jika teluk Sampolawa itu diperuntukan ruangnya untuk budidaya tidak boleh lagi dicapur adukan dengan ruang untuk pertambangan.

“Tidak boleh ada aktivitas yang lain toh. Kalau peruntukan ruangnya untuk budidaya. Tidak boleh lagi untuk aktifitas yang lain karena akan mengganggu,” ujarnya.

Sama halnya dengan pelabuhan tidak boleh ada peruntukan ruang untuk budidaya rumput laut. Untuk kasus di Sampolawa peruntukan ruangnya teluk Sampolawa ia menduga untuk budidaya bukan untuk pertambangan.

“Di Sampolawa itu kawasan perikanan dan budidaya bukan kawasan pertambangan disitu,” katanya.

Ia menambanhkan, kalau pihak perusahaan mau menambang harusnya di buat pelabuhan tersendiri sesuai ketentuan. Ada izin pelabuhanya atau tidak. Jangan menambang-menambang baru gunakan ruang publik. Itu tidak boleh.

Anggota DPRD beberapa waktu lalu sudah melakukan kunjungan kerja juga. Rencananya besok ada rapat dengar pendapat umum pemerintah bersama DPRD Sultra. Sebanyak 11 Bupati walikota yang memiliki wilayah pertambangan diundang mendiskusikan polemik itu.Salah satunya Pemkab Busel.

“Ini besok yang akan dibedah semua izin lingkunganya semua,” katanya.

Walhi dan Jatam yang ikut diundang. Selebihnya unsur pemerintah bersama 11 Bupati dan perizinan.

Sebelumnya, salah seorang tokoh masyarakat Sampolawa La Ode Hanafi SH mengaku ia hadir bukan sebagai orang tambang. Dia sebagai masyarakat umum. Ia tertarik ingin hadir atas polemik sehingga ada solusi terbaik. Tambang aspal jalan, aktivitas masyarakat umum tidak terganggu, kelompok nelayan rumput laut tidak terganggu dan ada asas manfaat berjalan tertib aman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia mengaku, beberapa bulan terakhir menyaksikan operasional tambang. Ia berharap ada nilai tambah dari tambang kepada masyarakat. Karenanya ia meminta pihak perusahaan agar memenuhi segala kewajibannya kepada pemerintah dan masyarkat sesuai ketentuan.

Hanafi meyakini, Pemkab itu berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membuka lapangan pekerjaan. Dengan hadirnya tambang. Pemkab tak lagi kesulitan membuka lapangan pekerjaan kepada warganya. “Senang rasanya saya kalau ada perusahaan yang buka lapangan pekerjaan. Pemkab tidak susah lagi membuka pekerjaan kepada masyarakat, saya kira ini salah satu poin keuntunganya,” katanya.

Ia menyarankan jika ada hal pihak perusahaan yang belum lengkap dokumen administrasi sesuai ketentuan tolong dibenahi. Karena sudah ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pertambangan aspal ini.

Mantan lurah Jayabakti ini meminta perusahaan diaktifkan kembali karena masyarakat yang suudah bekerja perlu mendapatkan penghasilan yang pasti.

“Mohon pak Camat pak Lurah sampaikan Bupati bahwa masyarakat masih menginginkan tambang, kalau masih ada dokumen administrasi perusahaan yang belum lengkap tolong dilengkapi. Jangan tambang dihentikan karena masyarakat sudah menggantungkan hidup disitu. Penghasilan mereka sudah pasti tiap bulan. Semua Sama-sama hidup petani agar-agar hidup, masyarakat lain yang mencari pekerjaan juga tetap hidup, ” ujar mantan lurah Jayabakti ini dalam forum pertemuan itu.

Ia menambahkan, jika ada yang pro dan kontra itu hal biasa. Yang terpenting adalah ada solusi yang dilahirkan Pemkab Busel dalam hal ini Bupati sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Mantan lurah Jayabakti ini memastikan jika dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan baik maka akan melahirkan solusi terbaik kepada seluruh elemen masyarakat.(aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker