Hukum

Polemik Tribun Lakarada Belum Clear

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Polemik pembangunan gedung tribun lapangan Lakarada, di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga belum tuntas. Persoalan ini sudah dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton.

Kadis Pendidikan Busel, La Safilin mengaku, terkait persoalan ini, pihaknya sudah memberikan sejumlah dokumen kepada pihak ke kejaksaan. Ia menjabat sebagai Kadis Pendidikan sejak 30 Desember 2016. Sementara pembangunan tribun itu sebelum ia menjabat.

“Bulan Februari 2017 penyembang menyampaikan untuk adendum yang kedua. Tapi saya tidak merealisasikan adendum ke dua untuk Lakarada. Kenapa tidak ditandatangani, karena dalam dokumen DPA Dinas Pendidikan tahun 2017 tidak tercantum lagi ada anggaranya,” jelas Safilin.

Karena itu pihaknya tidak mengetahui secara detail persoalan ini. Tapi semua pihak yang terlibat sudah diperiksa kejaksaan.

Sementara itu, mantan Kadis Pendidikan Busel, Maderuddin menjelaskan, selaku PPK saat itu ia sudah diperiksa BPK dan Kejaksaan. Dari hasil pemeriksaan itu ada temuan. Karena gedung tidak selesai pengerjaan. Temuanya adalah terjadi perbedaan antara progres fisik dan realisasi anggaran.

Kata Maderuddin, realisasi fisik pembangunan gedung sudah 70 persen saat itu. “Karena kegiatan tidak bisa diselesaikan, maka turunlah adendum atau perpanjangan waktu pengerjaan pertama selama 50 hari tahun 2016, namun tidak terselesaikan juga, sehingga saya putuskan kontrak,” ujarnya.

Menurutnya, pada adendum kedua tahun 2017 tidak dicairkan karena tidak ada dananya pada DPA tahun 2017. Karena dananya ada pada tahun 2016.

Ia mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan hitungan pengawas, progres pembangunan penyelesaian fisik, bangunan hanya mencapai sekitar 91 persen. Sedangkan pengambilan uang sekitar 70 persen. “Sehingga BPK menyampaikan melakukan perhitungan ulang. Karena pelaporannya hanya menghitung secara visual. Karena pada waktu itu sudah selesai, masa SK-nya untuk pengawas. Saya juga tidak lagi memperpanjang SK pengawas,” katanya.

Pada perhitungan kedua setelah perbaikan rekomendasi BPK, progres fisik pembangunan gedung itu menjadi mencapai 93 persen. Kemudian setelah kejadian “bencana angin yang memporak-porandakan atap gedung”, sehinggga pihaknya menyampaikan ke Inspektorat atas peristiwa itu. BPK merekomendasikan agar mengurangi progres fisik dengan peristiwa rusaknya atap gedung akibat angin.

Hasil akhir, dari hitungan tim pengawas, progres fisiknya saat ini 83 persen, sedangkan yang dibayarkan uang kepada kontraktor 70 persen. Sehingga masih ada selisih. Namun demikian, ini masih menunggu proses yang sementara berjalan.

Soal pemeriksaan di kejaksaan, Maderuddin mengaku sudah dimintai keterangan dan sudah menjelaskan. “Saat pemeriksaan, kejaksaan meminta kami untuk diselesaikan secepatnya untuk dianggarkan kembali. Karena ada sisa anggaran Rp 1 miliar lebih belum dicairkan dari pembangunan tribun Lakarada. Karena itu harus dianggarkan kembali pengerjaan tahun berikutnya,” ujarnya.

Terkait pencairan anggaran oleh pihak penyedia atau pengembang sudah 70 persen, dan progres kegiatan fisik 83 persen pasca ambruknya atap, lanjut Maderuddin, maka ini yang sementara dicarikan solusinya, apakah nanti mengembalikan uang ke penyedia atau bseperti apa. Pasalnya, penyedia belum dikenakan denda atas keterlambatan pengerjaan, kemudian belum membayar jaminan adendum. Dana masih ditahan karena progres fisik 83 persen, pembayaran kepada kontraktor sudah 70 persen.

“Makanya tinggal proses ini, apakah penyedia bersedia bayar denda dan jaminan adendum tadi. Kalau tidak akan dikenakan sanksi, karena ada temuan BPK di adendum/bayar denda tadi. Kesalahnya kontraktor tidak bisa menyesaikan pekerjaan tepat waktu. Tapi masih ada uang Rp 1 miliar belum dicairkan,” tukasnya.

Untuk diketahui, total anggaran pembangunan gedung tribun Lakarada tahun 2016 mencapai Rp 4,8 miliar. (aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker