Muna

Proyek Air Bersih di Watoputeh Mangkrak, Warga Lapor di Jaksa

PUBLIKSATU.COM, MUNA – Proyek pembangunan jaringan air bersih di Desa Bangkali, Kecamatan Watoputeh tahun 2017 yang menelan sebesar Rp 1 M mangkrak. Hingga saat ini, proyek yang dibangun di mata air Jini itu belum bisa mengaliri pemukiman warga desa.

Massa yang mengatasnamakan diri Forum Mahasiswa Kecamatan Watoputeh (FKM) akhirnya turun ke jalan untuk menyuarakan hal tersebut. Massa yang dikoordinir La Ode Ali Akbar dan Samsul Ode terpaksa melaporkan masalah pekerjaan yang melekat di instansi Dinas PU itu pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna.

Di hadapan La Ode Abdul Sofyan, Kasi Intel Kejari, Ali Akbar membeberkan ketidakberesan pekerjaan itu. Diawali dari perencanaan yang tidak matang. Sumber air yang seharusnya dari mata air Jini dialihkan ke tempat lain, yang membuat debit air sedikit saat diuji coba menggunakan mesin popa. Kemudian, sejak dikerjakan, pihak kontraktor belum mengadakan mesin pompa hingga saat ini. Karena itu, mereka mendesak Kejari untuk mengusut proyek mangkrak tersebut. “Kami minta Jaksa untuk memeriksa pihak-pihak terkait. Persoalan ini, selain merugikan masyarakat juga indikasi korupsinya ada,” pinta Ali Akbar.

La Ode Abdul Sofyan berjanji akan menindaklanjuti aduan masyarakat itu. Langkah awal yang akan dilakukan oleh Korps Adhyaksa itu adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. “Kita akan lakukan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) dulu,” singkatnya.

Sementara itu, Dirut PDAM Muna, Nuryayat Fariki menerangkan bahwa, proyek yang melekat pada Dinas PU itu dipihak ketigakan. Saat proses pekerjaanya, PDAM sempat meninjau lokasi. Lokasi yang direncanakan yakni, mata air Jini tidak tepat. Karena, debit airnya kecil tidak mampu mengaliri hingga pemukiman warga. “Dari situ, beberapa warga ingin menyambung ke PDAM yang sumber mata airnya dari Matarawa. Kami belum bisa pastikan, karena instalasi perpipaan yang sudah terpasang dirumah warga masih masuk aset Pemkab, makanya kami sarankan untuk meminta izin pada bupati,” ungkapnya.

Yayat mengaku tidak ada masalah bila mau menyambung di PDAM. Toh, itu juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

“Kalau sudah ada izin dari bupati, kami bisa sambungkan. Sekarang, kami tidak bisa berbuat. Cobanya, aset-aset itu sudah diserahkan ke PDAM, kami pasti akan melakukan penyambungan,” tandasnya. (cr1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker