Busel

Proyek Rp 3 Miliar Mandek, Ruang Kadis PU Busel Disegel

PUBLIKSATU.COM, BUTON SELATAN — Proyek pengeboran air bersih di Batuatas yang menelan APBD 2018 Rp 3 miliar mandek. Sumber airnya belum didapat. Kini meninggalkan sejumlah borok. Mulai biaya pengangkutan material hingga upah pekerja konon belum cair.

Buntutnya, belasan massa yang menamakan Gerakan Aktivis Sosial Kepulauan Buton menyegel ruang kerja Kepala Dinas PU Kabupaten Busel. Tak hanya itu massa juga menduduki kantor Dinas PU dengan menyampaikan aspirasinya menggunakan megafone dalam kantor, Kamis (16/5) siang.

Usai menyampaikan aspirasinya secara bergantian, massa ditemui salah seorang staf Dinas PU. Namun massa belum puas. Tak lama kemudian massa ditemui Asisten II Setkab Busel Maharuddin dan Asisten III La Asari serta beberapa staf Dinas PU.

Massa menilai yang paling bertanggungjawab secara teknis proyek mandek itu adalah Dinas PU. Massa menilai Dinas PU tak menjalankan fungsi dan tanggun jawabnya.

Korlap aksi, La Ode Jiki mengaku massa sudah dihearing Asisten II dan III serta beberapa staf di Dinas PU namun belum ada kejelasan detail. Pihaknya sudah bersepakat tetap menemui Kadis PU dan PPK yang bertanggungjawab penuh terkait proyek gagal itu.

“Kadis PU dan PPK-nya tidak ada di tempat alasanya masih ada kegiatan dinas di luar, kami tetap akan mengawal dan mendesak kasus ini dibuka sehingga transparan,” katanya.

Putra Desa Ujung Batuatas ini mengaku pemenang proyek itu CV Mari Bangun Bersama Spesial. Pihak kontraktor tidak mampu memenuhi pekerjaanya sesuai pernjanjian kontrak. Akhirnya diputuskan. Padahal sudah dilakukan adendum atau perpanjangan kontrak.

Kata dia, jika merujuk Perpres 16 tahun 2018 pasal 93 tentang pangadaan barang jasa pemerintah pasal 93 ayat 2 huruf c dan d, yaitu penyedia barang dan jasa membayar denda keterlambatan dan penyediaan barang dan jasa dimasukan dalam daftar hitam. Pasal 118 ayat 1 penyedia barang jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu dalam kontrak dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak.

“Ini yang harus transparan apakah sudah dilakukan denda keterlambatan,” imbuhya.

Dikatakan, fakta di lapangan masih ada tunggakan pihak kontraktor kepada sejumlah pemilik kapal yang memuat material proyek pengeoboran air bersih dan para pekerja pemasangan pipa sampai saat ini belum dibayarkan upahnya.

“Kondisi dilapangan juga jalan yang ada yang dilalui galian pipa sudah berlubang-lubang oleh pihak pemasangan pipa, untuk kapal yang muat material itu sekitar Rp 20 jutaan, belum upah pekerja lainya belum dibayarkan,” bebernya.

Massa kesal air bersih menjadi kebutuhan pokok yang sudah dinanti-nantikan masyarakat Batuatas belum juga menetes sampai ke rumah warga.

Padahal air bersih itu sudah digembar gemborkan akan tuntas 2018, namun faktanya belum juga diselesaikan. Mata air belum berhasil ditemukan. Pemkab terpaksa memutuskan kontrak proyek tersebut. Sementara duitnya diduga sudah cair. Sedangkan airnya belum menetes.

Proyek penuntasan krisis air bersih di Batuatas menelan APBD Rp 3 miliar. Dari total anggaran Rp 3 miliar itu sudah dicairkan 50 persen. Tapi karena putus kontrak Pemkab menarik anggaran uang muka yang sudah diberikan kepada kontraktor sebesar 30 persen.

Asisten II Setkab Busel Maharudin kepada massa menjelaskan, mata anggaran pengeboran dan proyek pipa sambungan rumah berbeda. Sambungan rumah itu akan dinilai pusat jika sudah mengalir. Ini memakai APBD Busel untuk pekerjaan nantinya akan digantikan pusat.

Lebih jauh dia menjelaskan, 50 hari diperpanjang kontrak juga tidak selesai akhirnya PPK memutuskan kontrak. Untuk proses pembayarannya itu dinilai berapa kemajuan fisik dengan pencairan yang ada. Kemajuan fisik dinilai instansi terkait sudah 52 persen.

Ia berjanji, untuk penyelesaian proyek mandek itu akan dieksekusi tahun ini. Sisa anggaran yang tidak dipakai akan dicairkan tahun ini yang pekerjaan proyeknya diambil alih PDAM melalui swakelola. Tinggal menunggu alat dari PDAM untuk di bor lagi tahun 2019 ini.

Maharudin mengaku Pemkab tidak lepas tangan soal proyek mandek itu. Karena sudah sesuai mekanisme yang ada soal pemutusan kontrak. Karena kemarin kontraktor tak mampu bekereja sesuai perjanjian kontrak.

“Pekerjaan pengeboran air bersih itu hanya dibayar kepada kontraktor itu sesuai progres pekerjanya. Meskipun itu sudah putus kontrak. Volume pembayaran ke kontraktor itu sesuai dengan pekerjaannya saja. Tidak lebih dan itu ada mekanisme fariabel hitung-hitunganya tidak sembarang menentukan progres fisik pekerjaanya,” jelasnya.

Alasan kontraktor tak dapat menyelesaikan proyek itu, tambahnya, karena sulit medapat dana sehingga putus kontrak. Kontraktor hanya harapkan termin dana dari pemerintah. “Kontraktor kesulitan dana hanya menunggu dana pencairan termi pertama dan kedua,” tuturnya.

Soal upah pekerja/buruh dan mobilisasi pengangkut material dari kapal kelokasi juga sampai saat ini belum dibayar. Kata Asisten II, itu soal upah menjadi tanggung jawab pihak kontraktor. Pemkab juga akan memanggil pihak kontraktor untuk mempertanyakan upah buruh yang belum dibayarkan tersebut.

Sebelumnya Kadis PU Busel LM Idris melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Dirman Bukide mengaku proses pekerjaan fisik seperti pengadaan pipa, sambungan jaringan dari pipa utama ke rumah warga sudah 100 persen. Namun untuk pengeboran mata air itu sudah putus kontrak.

Khusus di Batuatas kata dia, proyek pelaksana dikerjakan CV Mari Bangun Bersama Spesial. Pihaknya memutuskan kontrak karena pihak rekanan tak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai persyaratan di rencana anggaran biaya (RAB) waktu kontrak.

Lanjut dia, pada saat pekerjaan sudah 64 persen, pihaknya masih mentolerir sesuai ketentuan memberikan kesempatan kepada kontraktor selama 45 hari sejak 28 Desember 2018 untuk perpanjangan kontrak pekerjaan. Dengan catatan bersedia membayar denda. Namun ia tak menyebutkan denda tersebut sudah diterima Pemkab atau belum.

Dirman mengaku, sebagai PPK pihaknya hanya melaksanakan teknis kegiatan. Sedangkan proses perencanaan proyek itu di luar tanggung jawabnya. “Pemasangan jaringan ke rumah-rumah itu saya tidak tahu, karena kami hanya melaksanakan kegiatan, bukan merencanakan,” ujarnya. (aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker