Busel

Pulau Kawikawia Tetap Wilayah Busel, MK Tolak Gugatan Pemkab Selayar

PUBLIKSATU.COM, BUTON SELATAN – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan (Busel).

Perkara ini digugat Bupati Selayar Muh Basli Ali selaku pemohon I dan Ketua DPRD Selayar Mappatunru Pemohon II atas status kepemilikan pulau Kawiakawia, di MK tanggal 15 Maret 2018 lalu.

Dalam amar putusan MK nomor perkara 24/PUU-XVI/2018 menyatakan permohonan pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan delapan hakim konstitusi yang diketuai Anwas Usman, dan didampingi Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan MP, Sitompul, Arief Hidayat, dan Idewa Gede Palguna (anggota).

Perkara sengketa Pulau Kawiakawia antara Pemkab Selayar dan Busel diputuskan 13 Maret 2019 dalam rapat pleno sekitar pukul 14.11 WIB.

“Alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar Jam 23.30 saya selaku kuasa hukum Pemda Busel dan DPRD Busel telah mendapat informasi keputusan MK terkait sengketa pengujian lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan. MK memutuskan permohonan pemohon (Pemkab Selayar) tidak dapat diterima,” kata Pengacara Pemkab dan DPRD Busel Imam Ridho Angga Yuwono kepada media ini, Kamis (14/3).

Menurut Angga, dalam perkara ini pemohon I, yakni Pemkab Kepulauan Selayar dan Pemohon II yakni DPRD Kepulauan Selayar mempermasalahkan letak Pulau Kawikawia dalam peta lampiran UU No 16 Tahun 2014.

“Dalam pembacaan putusan persebut kami selaku kuasa hukum tidak bisa menghadiri persidangan tersebut. Karena undangan dari MK baru kami terima hari Selasa sore tanggal 12 Maret 2019. Namun kami pantau melalui website MK,” ujar Angga melalui pesan whatsapnya.

Sebagai kuasa hukum Pemkab Busel ia juga mengapresiasi kepada semua pihak yang membantu diantaranya Bupati Busel non aktif, Agus Feisal Hidayat, Plt Bupati Busel La Ode Arusani, serta sejumlah saksi fakta, seperti Hasmin Ilimi, Saksi Ahli Prof. La Niampe, dan Ahli Muhammad Ruliyandi SH MH.

Dalam keputusan MK bernomor 24/PUU-XVI/2018 tersebut pada pokoknya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki legal standing.

Karena kata dia, penentuan batas wilayah dan wilayah cakupan daerah adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Sehingga untuk menyelesaikan proses perselisihan batas daerah harus melalui prosedur sebagaimana amanat Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas.

Penentuan penegasan batas wilayah itu, kata dia, lima tahun setelah peresmian Kabupaten Buton Selatan, kira-kira Oktober 2019 ini.

Lebih jauh ia menjelaskan, persoalan batas tegas wilayah Busel akan ditegaskan dalam waktu dekat ini. Sehingga tugas Pemkab belum usai harus menyiapkan data-data sejarah Pulau Kawikawia untuk dilampirkan dalam proses penegasan batas tersebut. (aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker