Busel

Putusan PTUN, Gugatan Sengketa Pilkades Biwinapada Ditolak

KENDARI – Sidang putusan sengketa Pilkades Biwinapada, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, 10 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 Wita.

Dalam amar putusan majelis hakim atas perkara nomor 43/G/2019/PTUN KDI tentang sengketa Pilkades Biwinapada menolak seluruh gugatan penggugat.

“Artinya, SK Bupati pelantikan kades klien saya atas nama Halimin sebagai Kepala Desa Biwinapada dianggap sah secara hukum oleh PTUN Kendari,” kata Anwar Tiha SH, Kuasa Hukum Halimin sebagai tergugat II dalam pers realisnya.

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang dipimpin Lutfi SH (Ketua), Delta Arga Prayuda SH MH (anggota I) dan Nidaul Khairat SHI SH MKn, di ruang sidang PTUN Kendari.

Pada pembacaan putusan tersebut hadir pula Kuasa Hukum Bupati Buton Selatan, Imam Ridho Angga Yuwono SH. Sementara Kuasa Hukum saudara Arsan sebagai penggugat atas nama Bosman SH tidak sempat hadir.

Atas putusan ini sudah ada kepastian hukum atas perkara sengketa Pilkades Biwinapada. Anwar Tiha juga berharap, putusan PTUN Kendari ini dapat menyelesaikan konflik Pilkades di Desa Biwinapada.

Selain itu, Anwar Tiha juga meminta kepada kliennya agar tidak membeda-bedakan pendukungnya dan pendukung calon kepala desa yang lain dalam memimpin Pemerintahan Desa Biwinapada. (sr)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker