Butur

Raperda APBD Butur 2018 Mulai Dibahas

BUTONPOS.COM, BURANGA – Bupati Buton Utara (Butur), Abu Hasan menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Butur tahun anggaran 2018 pada Ketua DPRD Butur Rukman Basri Zakaria, untuk dibahas.

Penyerahan dilakukan saat rapat paripurna bersama DPRD Butur dalam rangka penyampaian Raperda tentang APBD Butur tahun anggaran 2018, di ruang rapat DPRD Butur, Kamis (21/12).

Hampir seluruh anggota DPRD Butur turut hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Rukman Basri, sedangkan dari Pemkab selain Bupati Abu Hasan, juga hadir Sekda Butur Drs La Ode Siam, para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Pemda Butur.

Dalam sambutannya, Bupati Abu Hasan mengungkapkan Raperda APBD tahun anggaran 2018 berpedoman pada sistem keuangan yang berbasis kinerja. Selain kualitas dan kuantitasnya terukur, ia pun berharap proses pembahasan segera dituntaskan, mengingat waktu pembahasan tinggal sepekan lagi.

Selain itu, lanjut pria berkacamata, secara keseluruhan jumlah total anggaran pendapatan dan belanja diproyeksi sebesar Rp 625 miliar.

Anggaran tersebut, kata dia, akan digelontorkan untuk memacu kualitas pemerintahan dan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong produktivitas perekonomian menuju Butur yang maju dan sejahtera.

Diantaranya meliputi reformasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pendidikan, kebudayaan daerah, kesehatan, infrastruktur, penataan dan pemberdayaan desa, pembangunan infrasturktur dan penguatan ketahanan pangan.

Setelah proses penyerahan dan gambaran umum APBD yang dibacakan oleh Bupati Butur Abu Hasan. Ketiga Fraksi di DPRD Butur, yakni Fraksi Amanat Rakyat, Faksi Rakyat Bersatu dan Fraksi Kebangkitan Demokrat menerima dan menyepakati Raperda APBD 2018 untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan.

Namun ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh ketiga Fraksi di DPRD Butur tersebut seperti yang diutarakan, Istigfar SH dari Fraksi Amanat Rakyat.

Selain mengapresiasi kinerja eksekutif, politisi PAN tersebut menyarankan pemerintah untuk lebih fokus terjun kelapangan, ketimbang kegiatan-kegiatan seremonial.

“DPRD butur khusus amanat rakyat akan selalu menjalankan fungsi amanat rakyat sesuai UU, dan akan selalu menjalankan fungsi pengawasannya agar tercapainya kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara anggota Fraksi Rakyat Bersatu, Sauli, mengimbau dan mengajak eksekutif maupun legislatif untuk secara bersama-sama menjaga kondusifitas daerah baik di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan daerah. Selain itu, peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan mengentaskan angka kemiskinan.

Ketua Fraksi Kebangkitan Demokrat Abdul Rahman pun ikut memberikan apresiasi. Ketua KNPI Butur itu memandang, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat harus terus ditingkatkan. Instrumen tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat.(m7)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker