Sultra

Ratusan Pejabat Kolaka Belum Miliki Sertifikat Diklatpim

BUTONPOS.COM, KOLAKA – Hingga akhir tahun 2017, lebih dari separuh pejabat struktural di lingkup Pemda kabupaten Kolaka belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim), sebagaimana yang disyaratkan dalam PP Nomor 13/2002.

Itu termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini telah menduduki jabatan tinggi pratama setingkat eselon II, seperti kepala dinas atau kepala badan.

Sekda Kolaka Poitu Murtopo mengungkapkan, khusus jabatan eselon II yang berjumlah 34 SKPD, baru separuh yang telah mengenyam Diklatpim Tingkat II. Itu belum termasuk eselon III dan IV yang jumlahnya ratusan orang.

“Khusus eselon II jumlah yang sudah ikut masih diatas 50 persen atau paling tinggi 60 persen, sekarang masih ada yang sementara ikuti Diklatpim itu, diupayakan nanti semua sudah harus ikut,” kata Poitu di ruang kerjanya, Senin (4/11) kemarin.

Ditambahkan Poitu, Diklatpim (berdasarkan jenjang dan kompetensi jabatan) merupakan hal wajib diikuti oleh semua ASN yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon IV hingga eselon II.

“Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (perubahan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural) disebutkan bahwa PNS yang akan atau telah menduduki jabatan, wajib mengikuti dan dinyatakan lulus ujian Diklatpim,” tambahnya.

Hanya saja lanjut mantan kepala biro umum Setda Pemprov Sultra itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum semua pejabat atau calon pejabat belum ikut atau diikutkan Diklatpim. Salah satunya faktor pendanaan.

“Kalau mau ikuti aturan memang seorang pejabat tidak bisa tidak harus (sudah mengikuti) Diklatpim. Tidak bisa menjabat kalau tidak memenuhi salah satu unsur utama itu. Hanya saja ada hal yang masih bisa kecualikan. Misalnya untuk (calon) eselon II bisa saja mengikuti seleksi jabatan tapi setelah menjabat maka dia harus ikuti Diklatpim itu,” urainya.

Untuk diketahui, Diklatpim merupakan proses penyelenggaraan belajar dalam rangka peningkatan kapasitas PNS, yaitu tingkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah.(p12)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker