Muna

Ratusan Tenaga Kesehatan “Seruduk” Kantor BPKAD Mubar

BUTONPOS.COM, MUBAR – Ratusan tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas se-Kabupaten Muna Barat (Mubar) mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mubar, Rabu (13/12). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan hak-haknya yang belum tersalurkan sampai sekarang.

Bukan hanya para honorer yang datang menuntut hak, tetapi termasuk para kepala puskesmas. Mereka datang berbondong-bondong lengkap dengan mobil ambulance. Kehadiran mereka disambut langsung Kepala BPKAD Mubar, Dzakaruddin Saga.

Salah seorang perwakilan Kepala Puskesmas, Abhar mengatakan, kedatangannya hanya memperjelas keadaan keuangan di Dinas Kesehatan (Dinkes), khususnya porsi bagi Puskesmas-Puskesmas. Pasalnya, banyak hak-hak mereka yang tidak dibayarkan.

“Banyak anggaran kami di Puskesmas yang tidak direalisasikan, diantaranya biaya operasional kesehatan (BOK) mulai triwulan 1 sampai triwulan 3. Kemudian jampersal mulai triwulan 2 sampai triwulan 4, serta honor para tenaga pengabdi mulai Juli-Desember ini,” ulasnya.

Padahal kata dia, tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas ini sudah menjalankan tugas dengan baik karena tuntutan profesi dan masyarakat. Kemudian lagi, pelayanan persalinan sudah dilakukan mulai dari rumah pasien sampai di Puskesmas, dan penanganannya intens.

“Tetapi anehnya, hak-hak kami tidak pernah dipenuhi. Sementara kita dituntut melakukan pelayanan 24 jam. Kami hanya diberi anggaran Rp 150 ribu per bulan. Uang itu hanya bisa bayar listrik. Bagaimana dengan beli kertas, kain pel dan lain-lain. Kita mau ambilkan dimana uang,” kesalnya.

Selain dana BOK, Jampersal, serta tunjangan para tenaga pengabdi, ada dana non kapitasi yang tidak tersalurkan. Hasil konsultasi mereka dengan pihak BPJS, dana tersebut sudah disalurkan di rekening Dinkes. Tetapi sampai sekarang juga belum ada titik kejelasan. Dana itu belum masuk di tingkat Puskesmas.

“Kita pertanyakan di Dinkes, tidak ada 1 orang pun yang memberikan penjelasan secara pasti. Mereka saling lempar tanggung jawab. Makanya kita tanyakan di BPKAD sini, apakah dana itu ada atau memang tidak ada,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPKAD Mubar, Dzakaruddin Saga menjelaskan, sekedar diketahui untuk tahun 2017 ini, Dinkes baru dua kali mengambil uang. Terakhir minggu lalu sekitar Rp 1,7 miliar. Soal dana BOK itu masih ada di BPKAD sebesar Rp 610 juta.

“Kami di BPKAD ini sudah bekerja sesuai prosedural. Kami juga sudah tawarkan segala hal menyangkut kepentingan Puskesmas, tetapi tiba di Dinkes tidak ada hasil. Makanya soal honor itu ditanyakan saja ke Dinkes, karena mereka baru-baru ini sudah mengambil uang Rp 1,7 M,” katanya.

Soal dana BOK tambahnya, pihak Dinkes tidak mau ambil. Dana itu belum kemana-mana dan masih tersimpan utuh. Pihaknya juga sudah meminta agar cepat diambil supaya dilaporkan kepada pemerintah pusat.

“Tetapi saya sendiri tidak tahu juga, kenapa tidak mau ambil. Hari ini saya sebenarnya demo dengan teman-teman tenaga kesehatan, karena saya sudah capek bicara sama orang-orang di Dinkes itu,” centil Dzakaruddin.

Dikatakan, ada kesalahan mekanisme yang dilakukan oleh Dinkes yakni setiap pencairan anggaran, Puskesmas terlebih dahulu dimintai laporan pertanggung jawaban (LPJ). Seharusnya jangan dibuat dulu LPJ.

“Belanja dulu baru laporkan. Karena ini bukan kontrakan. Kalau dibuat tergesa-gesa rawan dengan penyelewengan. Kecuali kontraktor, itu perlu adanya dokumen awal,” tukasnya. (p5)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker