Sultra

Rekannya Ditahan Polair, Nelayan Kolaka Mengadu ke DPRD

BUTONPOS.COM, KOLAKA – Kerukunan Keluarga Nelayan Pesisir (KKNP) Kolaka mengadu ke DPRD Kolaka terkait penahanan rekan mereka oleh Kepolisian Perairan (Polair) Polda Sultra pada November lalu. Aduan para nelayan tersebut diterima oleh komisi III, Selasa (12/12) kemarin.

Kepada anggota DPRD dari komisi III yang menerima mereka, Wakil Ketua KKNP Syamsul Alam mengutarakan nasib Hajar, nelayan warga Jalan Cakalang yang ditahan sejak tanggal 17 November lalu terkait masalah izin berlayar.

“Kita ingin pertanyakan nasib anggota kami yang ditahan Polair Polda Sultra, dengan alasan izin berlayar kedaluwarsa, padahal dia kan pemilik kapal, kami prihatin dengan penangkapan ini,” beber Syamsul.

Didampingi empat pengurus KKNP Syamsul Alam dan empat rekannya sekaligus mengeluhkan sulitnya nelayan mendapatkan surat izin berlayar di Kolaka.

“Kita kesulitan karena harus setiap hari diperbaharui surat izin berlayar, bisakah dimudahkan kami ini dengan sekali seminggu saja, atau sebulan sekali, disitulah susahnya kita ini nelayan dalam mengurus izin,” ungkap Syamsul kepada Ketua Komisi III Sainal Amrin dan dua anggota komisi III lainnya.

Kepada Wartawan usai menerima aduan nelayan, salah seorang anggota Komisi III, Anang Juprianida mengatakan persoalan nelayan akan disikapi dengan memanggil pihak Sahbandar dan Kadis Perikanan.

“Kita sudah teima aspirasi mereka dan Insya Allah kamis nanti kita panggil Sahbandar dan Kadis perikanan,” ujar legislator Gerindra tersebut.

Anang juga mengungkapkan bahwa terkait penahanan nelayan, DPRD tidak bisa berbuat banyak selain memberi usulan agar dikomunikasikan dengan pihak kepolisian.

“Kita tidak bisa masuk terlalu jauh kalau sudah masuk dalam ranah hukum, kita hanya menyarankan agar hal tersebut bisa dikomunikasikan dengan pihak berwajib, hanya saja memang kita turut prihatin atas kejadian tersebut apalagi kalau dengar tadi aduan mereka, bahwa yang ditangkap ini nakhodanya bukan pemilik kapalnya,” terang Anang.

Masih kata Anang, tekait surat izin berlayar yang juga menjadi bahan aduan para nelayan, DPRD akan meminta klarifikasi pada dinas perikanan dan pihak Sahbandar.

“Kita minta dulu klarifikasi dengan Sahbandar dan dinas perikanan, lalu kita lihat bagaimana aturan sebenarnya, apakah mereka bisa dimudahkan, sebab dari aduan mereka ini yang menjadi dasar penangkapan salah satu nelayan tersebut, kasihan juga kalau setiap hari harus diperbaharui izin berlayar itu,” tambahnya.

Anang juga menyayangkan adanya aduan terkait kelakukan salah satu oknum petugas yang diduga sering melakukan pungli terhadap nelayan.

“Ada juga mereka singung tadi soal oknum petugas itu, kalau memang benar kita sangat sayangkan itu, nantilah kita lihat, kalau ada buktinya kita bisa adukan hal itu,” ujarnya. (p12)

 

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker