Muna

Rekomendasi KPK, Pemkab Upayakan ULP Mubar Naik Status

PUBLIKSATU.COM, MUNA BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) tengah mengupayakan kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mubar untuk naik status setingkat jabatan eselon II. Hal ini menindaklanjuti hasil rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan kunjungan evaluasi di Mubar, bulan lalu.

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Mubar, Rasidin mengatakan, saat ini ULP masih melekat pada kantor sekretariat daerah dengan posisi sebagai Bidang ULP. Rencananya akan dinaikan statusnya menjadi Badan atau Dinas.

“Penaikan status dari Bagian menjadi Badan atau Dinas ini berdasarkan rekomendasi KPK. Acuannya pada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa (LKPP) nomor 14 tahun 2014 tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Saat ini pihak Pemkab Mubar masih mengadakan kajian terkait perubahanan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) ULP dan LPSE. Sebab, harus disatukan antara ULP dan LPSE menjadi satu kelembagaan.

“Sekarang masih melakukan verifikasi, karena ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sebagai bahan untuk memutuskan perubahan kelembagaan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pembentukan Dinas atau Badan perlu skorsing. Jadi harus ada nilai skors untuk memenuhi tipe, apakah tipe A atau tipe B. Dalam penskoran itu, kata dia, ada beberapa hal yang diperhatikan, yakni menyangkut jumlah jam pelayanan, jumlah anggaran dan personel.

“Teman-teman ULP juga sementara kerja dengan harapan bisa lahir sebagai Dinas atau Badan. Pemkab juga berkeinginan dalam layanan ULP harus merujuk pada rekomendasi KPK,” katanya.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya penaikan status ULP ini menjadi Badan atau Dinas, yakni kekurangan tenaga pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

“Makanya dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pelatihan atau uji kompetensi kepada beberapa pegawai untuk tenaga pengadaan barang dan jasa,” tutur Rasidin.

Selain ULP, yang dipersiapkan untuk dinaikan status menjadi Badan atau Dinas adalah, Bagian Perpustakaan dan Arsip. Sebab, PP nomor 18 tahun 2016 tentang OPD, masalah perpustakaan merupakan urusan wajib, tetapi bukan pelayanan dasar. “Jumlah OPD sekarang ada 28 OPD. Kalau sudah ditambah dua menjadi 30 OPD,” tandasnya. (p5)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker