Butur

Satu Pejabat di Butur Batal Ikut Assessment

BUTONPOS.COM, BURANGA – Sejumlah pejabat eselon II di lingkungan pemerintah kabupaten Buton Utara (Butur) mengikuti seleksi uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama, kegiatan tersebut dihelat di aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Minggu (3/12).

Sebanyak 47 pejabat eselon II yang mengikuti tes assessment tersebut. Dalam pelaksanaannya, Pemda Butur bekerjasama dengan tim asesor dari Universitas Negeri Makassar (UNM), dimana dalam seleksi uji kompetensi Jabatan Tinggi Pratama (JPT) para pejabat eselon II, diuji berupa tes psikotes, wawancara dan diskusi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Butur, Drs Muh Yasin, ditemui di ruang kerjanya, Minggu (3/12).

Yasin berharap, uji kompetensi yang dilaksanakan selama dua hari yakni 3-4 Desember 2017 ini, mudah-mudahan dapat dilalui dengan baik. Menurutnya, selama mengikuti uji kompetensi para pejabat eselon akan melewati tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh para tim asesor.

“Uji tersebut dilakukan tim asesor dari Fakultas Psikologi UNM Makassar yang telah teruji dan sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan sebagai asesor,” jelas dia.

Seyogyanya, lanjut mantan Kadis Koperasi Butur itu, ada 48 pejabat yang mengikuti assessment ini, namun pada pelaksanaannya satu orang tak hadir. Berdasarkan informasi yang didapat, ketidakhadiran satu pejabat karena yang bersangkutan lebih memilih untuk mengurus pensiunnya, ketimbang mengikuti tahapan seleksi.

“Satu tak hadir, karena sudah memasuki masa pensiun. Dia sendiri yang tidak mau. Dia memilih urus pensiunnya, otomatis akan gugur,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Asesor Muhammad Daud mengatakan, tim penilai yang terdiri dari enam orang bertugas menjadi tim penilai terhadap kompetensi dan potensi yang dimiliki pejabat pimpinan tertinggi. Apakah yang bersangkutan punya potensi dan kompetensi.

“Namun ada juga orang yang memiliki potensi namun tak memiliki kompetensi. Begitupun sebaliknya, nanti akan kelihatan usai pelaksanaan asessement ini,” ungkap dia.

Menurut, Dosen Fakultas Psikologi UNM makasar itu, pihaknya dari tim asesor akan memotret tiga hal yang dimiliki para pejabat yang mengikuti tes. Yakni pertama, melihat aspek jangkauan intelektual, misalnya cara berpikirnya, disitu akan kelihatan nilai kecerdasannya.

Kedua lanjut dia, sikap kerjanya yakni terkait dengan kompetensinya. Ketiga yakni kepribadiannya, terkait dengan potensi yakni psikologinya, apakah nantinya yang bersangkutan cocok dengan bidang yang dilamarnya.

“Jadi kita akan berikan diskusi dalam proses diskusi tim hanya mengamati sama sekali tak menegur, disitu nantinya akan kelihatan siapa yang egois, siapa yang bekerjasama dan siapa pejabat yang senang dengan orang lain. Selanjutnya akan masuk sesi wawancara, pendalaman orang perorang, artinya akan lebih kelihatan potret kepribadian masing-masing,” jelasnya.

Menurut dia, rekomendasi yang dikeluarkan bisa berupa disarankan, tidak disarankan, atau juga dipertimbangkan. Penilaiannya meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak.

“Jadi kami bukan dalam posisi pengambil kebijakan, kami hanya membantu Pansel memotret apakah betul-betuk layak untuk menduduki jabatan yang mereka lamar. Untuk hasilnya nanti kita serahkan dalam bentuk perengkingan. Insha Allah akan keluar satu minggu usai pelaksanaan tes ini,” tandasnya.

Sebelumnya, peserta seleksi yang dinyatakan lulus berkas sebanyak 49 orang. Dari jumlah tersebut, kini tersisa 47 calon pejabat yang memperebutkan 17 jabatan eselon II, karena selain peserta yang disebutkan tadi, satu peserta lainnya juga absen pada saat presentase tes makalah, pada Rabu (25/10) lalu.

17 posisi yang bakal diisi tersebut, antaralain, Kepala Dinas PUPR, Bappeda Butur, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Transmigrasi, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kemudian Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Inspektorat.(m7)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker