Buteng

Sekolah Hukum Indonesia Serukan Tolak Revisi UU KPK di Buton Tengah

PUBLIKSATU.COM – Kantor pengacara Egalite Law Firm dan Sekolah Hukum Indonesia menggelar diskusi hukum di Kecamatan Lakudo, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (3/10/2019).

Bekerja sama dengan Lapak Baca Pancana Buton Tengah, lembaga hukum yang berkantor pusat di Jogjakarta itu berdiskusi tentang revisi UU KPK “Hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum dan masa depan Papua”.

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber Muhammad Yunus, Ady Putra Cesario dan Fredy Andrianto. Ketiga narasumber itu merupakan mahasiswa Pascasarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogykarta yang sekaligus juga berprofesi sebagai lawyer.

Dalam pemaparannya, Muhammad Yunus mengatakan, kegiatan ini merupakan proses mengorganisir masyarakat yang lahir dari akibat logis dan analisis tentang apa yang terjadi dalam masyarakat secara menyeluruh.

“Kami mencoba mengajak pimpinan beberapa komunitas Buton Tengah untuk menalar kritis dalam menganalisis peristiwa di masyarakat. Kita bicara Revisi UU KPK, masa depan Papua hingga pola-pola oligarki dan elite dalam menguasai ekonomi Buton Tengah,” kata Muhammad Yunus kepada Publiksatu.com via WhatsApp.

Dalam kesimpulannya Muhammad Yunus meniali revisi UU KPK tidak menguatkan tapi justru malah melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Mengenai Konflik di Papua, ia mengatakan, di sana sudah lama ditindas dan konflik yang terjadi adalah konsekuensi logis dari penindasan yang dialami oleh bangsa Papua atas kolonialisme oleh militer Indonesia.

Begitupun menurut Ady Putra Cesario mengatakan bahwa Revisi UU KPK cacat formil dan cacat materill, oleh karena itu DPR dan pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi objektif dalam proyek pemberantasan korupsi di Indonesia.

Fredy Andrianto mengatakan, Revisi UU KPK mempersempit pergerakan KPK dalam hal penyidikan dan penyadapan sehingga apabila UU KPK diterapkan akan melemahkan. Dalam melakukan penyidikan dan penyedapan tidak perlu melaporkan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas. Apabila Badan Pengawas berada dalam satu struktur dengan KPK maka semua yang berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi harus dilaporkan terlebih dahulu oleh Badan Pengawas. (PS)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker