Buteng

Selangkah Lagi, Buteng Lepas dari Status DOB

PUBLIKSATU.COM, BUTON TENGAH – Tak terasa, tahun ini (2019) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) sudah berusia lima tahun sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), pasca mekar dari Kabupaten Buton 2014 silam. Setiap tahunnya, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penilaian dan evaluasi terhadap perkembangannya, apakah sudah layak mandiri atau harus dikembalikan ke induknya.

Rabu kemarin (10/4/2019), Tim DPOD Kemendagri kembali turun melakukan penilaian di Kabupaten Buteng sebagai evaluasi kelima atau tahun terakhir. Tim dipimpin langsung Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri, Drs Andi Bataralifu MSi.

Kedatangan mereka di Buteng, disambut Wakil Bupati Buteng Kapten Inf (Purn) La Ntau, bersama-sama Ketua DPRD Adam, Sekab La Ode Hasimin, dan para Kepala OPD di Rujab bupati di Lakudo. Selanjutnya digelar tatap muka di Gedung Azzahra yang dihadiri unsur Muspida, para camat, lurah, dan kades se Kabupaten Buteng.

Wabup Buteng La Ntau, dalam laporannya mengatakan selama empat tahun terakhir ini menjalankan roda pemerintahan, Pemkab Buteng telah melaksanakan 10 aspek yang menjadi bahan evaluasi DPOD. Namun beberapa diantaranya masih dalam proses tahap penyelesaian.

Kesepuluh aspek tersebut yakni pembentukan OPD dan pengisian personil didalamnya, pengisian anggota DPRD, kuantitas dan kualitas ASN, pengalihan aset, peralatan dan dokumen, penetapan tapal batas, pengelolaan APBD, Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan.

“Khusus tapal batas, kami menyadari belum seratus persen kami penuhi. Namun, kami telah melakukan serangkaian aksi untuk menuntaskannya. Seperti di tahun 2019 ini, kami memberikan perhatian lebih dengan menyisihkan anggaran demi penyelesaian tapal batas dengan Kabupaten Muna di wilayah kami di Kecamatan Gu,” tutur La Ntau.

Demikian pula dengan penyusunan RTRW, diakuinya sudah bearada pada babakan akhir penetapannya. Bahkan, untuk mendukung hal ini pada 10 Desember 2018 lalu Pemkab Buteng bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam hal penyususnan unsur peta dasar berskala 1:5.000.

“Dengan penyusunan peta dasa tersebut, menempatkan Kabupaten Buteng sebagai daerah pertama di Provinsi Sultra yang memiliki peta berskala 1:5.000,” bebernya.

Pasangan Samahuddin ini tak lupa pula membeberkan keberhasilan Kabupaten Buteng dalam hal pengelolaan APBD. Dalam penerapan setiap tahunnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

“Sehingga dalam penyerahan laporan keuangan selalu terdepan diantara DOB lainnya (Buton Selatan dan Muna Barat). Bahkan, dalam dua tahun terakhir Kabupaten Buteng meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan skor tertinggi di Sultra,” papar La Ntau.

Tak hanya itu, saat ini Pemkab Buteng sedang menggalakan e-budgetting, e-planning, dan e-sakip untuk tertib dan baiknya pengelolaan APBD dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buteng.

Menanggapi laporan tersebut, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri, Drs Andi Bataralifu MSi, mengaku Kabupaten Buteng sudah diambang status daerah otonom seutuhnya yang akan sama dengan Kabupaten Buton atau Kota Baubau. Selangkah lagi akan lepas dari bayang-bayang DOB.

“Insya Allah, besok (Hari ini, red) kami akan turun ke lapangan untuk melakukan penilaian langsung secara faktual ke dinas-dinas dan titik lainnya yang berhubungan dengan 10 aspek penilaian dari DPOD,” tandasnya.

Terkait persoalan tapal batas anatara Kabupaten Buteng dengan Kabupaten Muna yang belum seratus persen tuntas, Andi Bataralifu berharapa dapat diselesaiakan secepatnya antara kedua belah pihak yang difasilitasi pihak pemerintah provinsi.

Menurut pria asal Sulawesi Selatan ini, penanganan tapal batas tidak bisa Kabupaten Buteng sendiri yang membereskannya karena harus melibatkan banyak pihak. Dari informasi yang diperolehnya, pasca Pemilu 2019 tim dari pemerintah provinsi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BIG untuk menentukan koordinat tapal batasnya.

“Penentuan tapal batas ini harus hati-hati, sehingga titik koordinatnya harus clear antara area Kabupaten Buteng dan daerah tetanganya,” imbuhnya.

Dia menambahkan, persoalan tapal batas merupakan masalah klasik dan hampir semua daerah mengalaminya, khususnya daerah-daerah pemekaran. Bahkan daerah otonom yang lama pun masih ada yang belum selesai, seperti Sumatera Barata dengan sumatera Utara, Jambi dan Kepulauan Riau barus selesai tahun lalu terkait Pulau Berhala.

“Kalau titik tapal batasnya sudah jelas, maka akan memudahkan daerah bersangkutan membuat RTRW untuk pembangunan apa yang paling cocok dengan wilayah tapal batas tersebut. Kalau tapal batasnya tidak jelas, jangan sampai kita membangun di tanahnya orang,” paparnya.

Pasca penilaian terakhir pada tahun kelima di Kabupaten Buteng ini, sudah bisa dilihat berapa skor yang diperoleh untuk menjadi daerah otonom sepenuhnya pada tahun 2020 nanti. Evaluasi secara menyeluruhnya itu memakai mekanisme daerah otonom.

“Tahun depan Buteng ini sudah menjadi daerah otonom, karena sudah diatas lima tahun. Maka, setelah dievaluasi bersama DOB lainnya akan dilakukan penilaian pemeringkatan dan penghargaan yang akan disampaikan pada hari Otda 24 April. Tahun berikutnya, sudah bisa mengikuti penilaian dan pemeringkatan pemerintahan bersama daerah otonom yang sudah ada sebagai peserta baru,” pungkas Andi Bataralifu.

Kasubdit Penataan Daerah Wilayah I Kemendagri, Jonggi Tambunan, memaparkan capaian skor DOB Kabupaten Buteng dinilai dan dievaluasi selama empat tahun sebelumnya. Hasilnya, Kabupaten Buteng sudah bisa disejajarkan dengan kasta tertinggi DOB. Dimana ada kasta rendah, sedang, tinggi, dan tertinggi.

“Dalam perkembangan setiap tahunnya, pada evaluasi tahun pertama (2015) memeperoleh skor 57,05. Meningkat siginifikan pada 2016 dengan capaian 64,35. Pada 2017 meningkat lagi menjadi 70,00. Skornya meningkat lagi pada 2018 sebesar 83,70,” bebernya.

Jonggi berharap, pada penilaian dan evaluasi 2019 ini skornya meningkat lagi. Jika setiap aspek dari 10 aspek penilaian DPOD mendapat tambahan satu poin saja, maka capaian skornya 93,70.

“Mudah-mudahan bisa lebih dari itu, sehingga Kabupaten Buteng meraih peringkat dengan skor tertinggi dari DOB lainnya. Tapi itu, tergantung dari hasil kerja atau progres Pemkab Buteng selama setahun terakhir ini dalam memenuhi 10 aspek penilaian DPOD,” tutupnya.(uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker