Busel

Sepuluh Desa di Buton Selatan Ajukan Gugatan Sengketa Pilkades

PUBLIKSATU.COM, BUSEL – Sepuluh desa di Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara mengajukan gugatan sengketa atas hasil Pilkades serentak tahap II. Pilkades serentak di Busel diikuti 34 desa di tujuh kecamatan.

Sepuluh desa tersebut adalah di Kecamatan Batauga Desa Lawela dan Desa Bola. Desa Banabungi Kecamatan Kadatua, Kecamatan Lapandewa Burangasi Rumbia, Kecamatan Desa Biwinapada dan Nggulanggula, di Kecamatan Kadatua Desa Mawambunga, Desa Waonu dan Desa Kapoa dan Kecamatan Batuatas Desa Batuatas Barat.

Kadis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Busel Amrin Abdullah membenarkan hal tersebut. Kata dia, sekarang lagi menggodok dan mempersiapkan pemeriksaan berkas oleh Tim (PPK) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian perkara gugatan.

Lanjut Amrin jika sudah tuntas gugatan, pelantikan Kades terpilih akan digelar September 2019 ini. Sedangkan Pilkades serentak tahap III sencananya akan digelar 2021 mendatang.

“Sesuai tahapan pelantikan bulan sembilan,” ujarnya.

Terpisah Sekretaris Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Kepala Desa Serentak Busel Abdul Mutalib SPd mengatakan laporan keberatan calon Kades telah masuk melalui Panwas. Panwas Kecamatan yang terdiri dari Camat, Koramil dan sektor. Laporan itu diterima ditingkat PPK. Calon kepala desa di delapan desa tersebut mengajukan gugatan sengketa sesuai dengan tahapan prosedur pengajuan gugatan.

Dari data yang diterimanya, rata-rata yang disengketakan adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara DPT sebelumnya sudah ada berita acara yang telah disepakati ditingkat bawah termasuk para calon kades.

“Aduan para calon bersama tim kuasa hukumnya mengajukan keberatan telah diajukan ke Panwas dengan waktu selama tiga hari pasca pemungutan suara, kemudian Panwas melakukan verifikasi alat bukti dan klarifikasi saksi selama tiga hari,. Jadi selebihnya jika ada desa yang mengajukan gugatan diluar jadwal itu tidak diterima lagi,” kata dia menjelaskan.

Dikatakan, tahapan lanjutanya PPK mengambil keputusan aduan sebelum lanjut ke PPTD. Dari PPTD kemudian dilanjutkan ke PPK sesuai aduan yang telah dikaji sebelumnya.

Soal jadwal proses sidang masih menunggu koordinasi tim yakni Bupati sebagai pengarah, Sekda selaku penanggung jawab, Asisten I Ketua I, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Ketua II, anggota Kapolres Kota dan Kapolres Buton, serta Kejaksaaan.

Ia menambahkan, nantinya dalam sidang hanya membaca dan menelaah hasil laporan gugatan sengketa tersebut bersama bukti-buktinya seperti apa, karena tujuan akhirnya adalah apakah berpengaruh dengan hasil atau tidak.(aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker