Baubau

Seret Nama Wali Kota Baubau di Kasus TPI Wameo, KNPI Salah Alamat!

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Dokumen dugaan kasus tindak pidana korupsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wameo) yang diserahkan oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Baubau kepada Kejaksaan Negeri Baubau dinilai salah alamat dan tidak memiliki dasar hukum.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin MH melalui kuasa hukumnya Dedi Ferianto saat konferensi pers di salah satu restoran Kota Baubau, Senin (2/9/2019) malam.

Menurutnya, aduan yang diserahkan oleh oknum Pengurus KNPI Baubau, Risky Ishak hanya sebatas opini dan tidak berdasar hukum. Kata Dedi Ferianto, KNPI tidak memiliki kewenangan melakukan kajian soal dugaan kasus korupsi TPI Wameo.

“Pernyataan Wakil Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi DPD KNPI Kota
Baubau Risky Ishak, SH yang menuduh adanya keterlibatan Wali Kota Baubau dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi TPI Wameo adalah pernyataan yang tidak beralasan dan berdasar hukum,” kata Dedi Ferianto kepada awak media.

Konferensi pers Dedi Ferianto soal dokumen dugaan tindak pidana korupsi TPI Wameo yang diserahkan DPD KNPI Baubau ke Kejari Baubau

“Menurut kami kajian itu bukan kajian pro justucia, dokumen tersebut hanya dapat dilihat sebagai opini tidak bisa dijadikan dasar. Dasar kajian KNPI itu apa? apa bisa dijadikan dasar hukum atau tidak. Yang punya kewenangan aparat penegak hukum, KNPI tidak punya kompetensi,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi Risky Ishak meminta Kejaksaan Negeri Kota Baubau agar turut memeriksa Wali Kota Baubau guna mempercepat penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

“Dalam komentarnya di beberapa media online Kasipidsus Kejaksaan mengatakan bahwa tahun 2017 Pemkot tidak menugaskan seorangpun ASN untuk menjabat sebagai kepala UPTD TPI Wameo. Padahal Perda dan Perwali tentang TPI Wameo mengharuskan Wali Kota menunjuk ASN sebagai kepala UPTD. Sehingga Jaksa harus memanggil Wali Kota untuk mengklarifikasi kenapa tidak ada ASN dalam pengelolaan retribusi tersebut,” tegasnya.

Mantan Ketua Forkom B2K Kendari ini juga menyayangkan beberapa komentar pihak Kejaksaan dibeberapa media yang menyatakan bahwa pihaknya belum menemukan benang merah aliran dana kepada oknum pejabat DKP Baubau. Menurutnya Jaksa seolah ingin membangun opini bahwa tidak ada keterkaitan langsung para oknum pejabat DKP dalam kasus ini.

“Kami menduga bahwa ada upaya pihak Kejaksaan yang hanya ingin menyasar para pegawai tidak tetap TPI dan menjauhkan para oknum pejabat DKP dari pertanggungjawaban kasus ini. Padahal tindak pidana korupsi bukan hanya soal memperkaya diri sendiri tapi juga pengabaian adminstratif yang memperkaya orang lain,” tambahnya.

Terkait penyataan bahwa Kejaksaan tidak boleh tergesa-gesa dan berhati-hati dalam penetapan tersangka, Risky mengaku memang dibutuhkan kehati-hatian dalam setiap penanganan kasus. Tetapi tidak sampai berlarut-larut dan terkesan jalan ditempat. Sehingga pihaknya tetap mendukung kejaksaan untuk tidak tebang pilih dalam penanganan dugaan kasus TPI Wameo ini.

“Pernyataan Jaksa tentang perlunya kehati-hatian dalam penetapan tersangka adalah pernyataan berulang yang sudah disampaikan sejak Desember 2018 lewat beberapa media. Faktanya hingga hari ini tersangkanya belum ada. Sehingga kami meminta Jaksa untuk serius menangani kasus ini,” tutupnya. (PS)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker