Baubau

Seret Nama Wali Kota, Oknum KNPI Baubau Bakal Dipolisikan

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Wali Kota Baubau, AS Tamrin terusik dengan isu liar dugaan korupsi uang retribusi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wameo tahun 2017. Orang nomor satu di kota pemilik benteng terluas di dunia ini merasa tercoreng lantaran namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut.

Soal tudingan dari DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Baubau itu, AS Tamrin telah memberikan kuasa resmi kepada pengacara sejak Senin 2 September 2019. Ia menganggap pernyataan oknum pengurus KNPI bahwa Wali Kota mesti ikut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi TPI Wameo hanya sebatas opini tanpa kajian hukum yang prosedural.

“Tuduhan terlibat itu salah alamat dan mencoreng nama baik Wali Kota Baubau di lingkungan masyarakat. Saya kira siapa pun yang diserang harkat dan martabatnya akan terusik,” kata Dedi saat konferensi pers di salah satu kafe, Senin (2/9).

Atas pencemaran nama baik itu, tandas dia, pihaknya akan menyiapkan langkah hukum memperkarakan oknum bersangkutan. “Kapan kita menempuh jalur hukum, masih dikaji,” imbuhnya.

Soal kebijakan Wali Kota dalam pengangkatan dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di TPI Wameo, menurut dia, bukan ranah tindak pidana, melainkan administrasi yang harus dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Tapi, pada intinya Wali Kota tidak terlibat dan tidak punya kepentingan dengan kasus TPI Wameo itu. Bahkan, Wali Kota sangat mendukung Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau dalam penegakkan hukum kasus ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Baubau, La Ode Rubiani menegaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa siapapun termasuk Wali Kota. Semua tergantung dinamika penyidikan.

“Ketika ada fakta yang perlu didalami, saya kira dalam penegakkan hukum tidak mustahil begitu. Kita bekerja berdasarkan fakta penyidikan, bukan desakan atau perintah dari pihak tertentu,” jelas Rubiani dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (3/9).

Ia membeberkan, pihaknya melakukan penyidikan terhadap kasus ini juga sebelum KNPI menyerahkan laporan investigasinya. Olehnya itu, dokumen hasil penelusuran KNPI itu hanya sebagai data tambahan yang belum cukup untuk menyeret yang terlibat.

“Kami sendiri belum berani menentukan siapa yang tersangkut dalam kegiatan itu. Apalagi sampai sejauh itu, mengaitkan ke level pengambil kebijakan (kepala daerah), kita belum sampai kesitu” ujarnya.

Berdasarkan data, urai dia, saat itu, pihaknya baru menemukan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honorer TPI yang diterbitkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Baubau. Tidak ada orang yang menjabat Kepala UPTD TPI Wameo pada waktu itu.

“Memang dalam regulasi Peraturan Daerah, harusnya Kepala UPTD itu berdasarkan SK Wali Kota. Tapi waktu itu tidak ada yang diangkat menjadi Kepala UPTD,” pungkasnya.

Rubiani mengakui, saat ini pihaknya belum lagi melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Sebab, masih menunggu titik terang soal angka realistis kerugian negara. (exa)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker