Butur

Soal Lelang Jabatan, DPRD Butur Bakal Panggil Pansel

BUTONPOS.COM, BURANGA – Sekelompok massa mengatasnamakan Pemuda Anti Korupsi (PAK) menggelar aksi di gedung DPRD Buton Utara (Butur), Senin (11/12).

Mereka mendesak dewan segera memanggil panitia seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara eselon II.

Salah seorang pendemo, Rahim mengatakan, proses lelang jabatan eselon II lingkup Pemkab Butur tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan pasal 107 huruf c PP Nomor 11 Tahun 2011 poin enam, usia paling tinggi 56 tahun.

Tapi kenyataannya, kata dia, Pansel masih meloloskan tujuh orang peserta lelang jabatan, yang diduga berusia lebih dari 56 tahun. Harusnya, sejak proses administrasi, ke tujuh orang tersebut gugur secara administrasi sesuai ketentuan pasal 107 huruf c.

Anehnya, seleksi terbuka JPT Pratama diumumkan secara resmi di bulan Juli 2017 oleh Pansel. Namun disisi lain, Pansel juga menggunakan rekomendasi lelang jabatan terbuka dimulai 8 Februari 2017. Dasarnya adalah rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Apartur Sipil Negara (KASN) No. B-420/KASN/2/2017 tanggal 8 Februari 2017.

“Ini yang kami pertanyakan. Sebab, pada bulan Februari 2017 belum ada tahapan lelang,” kata Rahim.

Atas persoalan tersebut, pihaknya mendesak DPRD Butur segera memanggil Pansel. Sehingga masalah ini tidak menjadi bahan polemik.

“Kami minta kepada dewan segara panggil Pansel JPT pratama,” tandasnya.

Wakil ketua DPRD Butur, Sujono menegaskan, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan itu. “Nanti kami akan panggil, tapi untuk saat ini DPRD masih sibuk dengan pembahasan APBD 2018,” kata legislator Golkar ini menjawab permintaan pendemo.

Terpisah, ketua Komisi I DPRD Butur, La Ode Abdul Manan Ganiru menuturkan, hukum harus ditegakkan. Usia 56 tahun tidak boleh ikut lelang, apa pun alasannya. Sebab, PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 107 huruf C sangat jelas bahwa batas usia 56 tahun.

Menurutnya, kejanggalan lain dalam proses lelang jabatan tersebut, yakni pejabat esolon III B diloloskan secara administarsi mengikuti seleksi. “Ini aneh. Tapi di Butur diloloskan. Kan sudah tidak benar ini,” centil legislator PAN ini.

Paman sapaan akrab Abdul Manan Ganiru menjelaskan, minimal setiap jabatan yang dilamar lebih dari tiga orang. Sebab, yang akan diajukan kepada kepala daerah/pembina kepegawaian ada tiga nama.

Ditanya rekomendasi KASN No. B-420/KASN/2/2017 tanggal 8 Februari 2017 yang menjadi rujukan Pansel untuk membuka lelang. Abdul Manan justru menanggapinya secara “dingin”.

Menurutnya, jika rekomendasi tersebut dijadikan dasar, tentu tidak masuk akal. Sebab, komisinya sudah menanyakan langsung ke KASN bahwa tidak ada surat permintaan dari Pansel terkait lelang jabatan.

“Kalau dasarnya bulan Februari, itu tidak masuk akal. Karena kita tanya KSAN tidak ada suratnya. Mana jadwal dan pengumuman seleksi bulan dua, tidak ada. Justru yang ada bulan Juli,” bebernya.

Harusnya, sambung Manan, sebelum panitia dibentuk, sudah minta persetujuan KASN. Namun surat permintaan bulan Februari itu tidak ada di KASN.

Apakah komisi I akan memanggil Pansel? Manan menjelaskan, akan dikonsultasikan kepada pimpinan DPRD Butur. “Kita konsultasikan dulu dengan pimpinan,” tuntasnya. (ary)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker