Baubau

Soal Tudingan Pungli, SMAN 1 Baubau Dibela Komite

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU – Komite Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Baubau membantah tudingan ada pungutan liar (Pungli) di sekolah tersebut. Komite memastikan uang yang dibayarkan siswa ke sekolah merupakan sumbangan sukarela tanpa dipatok dan tidak dibatasi waktunya.

Keputusan pungutan sumbangan siswa itu berdasarkan rapat komite bersama orang tua siswa SMAN 1 Baubau sekitar Oktober 2019 lalu. Dimana sumbangan itu rencananya untuk membiayai program sekolah seperti pembuatan pagar dan perluasan parkiran SMAN 1 Baubau.

“Sebenarnya rapat waktu itu mayoritas orang tua murid menginginkan nilai sumbangannya dipatok. Tapi, saya pakai yang pendapat minoritas bahwa tidak boleh. Dia mau menyumbang atau tidak, terserah, kita tidak paksakan,” beber Ketua Komite SMAN 1 Baubau, LM Arsal kepada wartawan, Sabtu (21/12).

Kata dia, iuran sumbangan sukarela di SMAN 1 Baubau ini merupakan konsep yang dibuat berdasarkan musyawarah orang tua siswa sendiri. “Makanya, saya juga heran kok ada yang persoalkan itu,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya menduga sumbangan ini dipersoalkan oknum orang tua siswa yang tidak hadiri rapat komite dan termakan opini miring. “Olehnya itu, kalau ada orang tua yang belum mengerti dengan sumbangan ini, silahkan berkonsultasi dengan pengurus komite,” imbuhnya.

Mantan Rektor Unidayan ini juga menegaskan, uang sumbangan siswa itu tidak ada sepersen pun yang masuk ke kantong pribadi. Uang tersebut disimpan di satu rekening khusus.

“Silahkan (kalau sumbangan itu diperkarakan), tidak ada masalah. Yang jelas, tidak ada bahasa kita yang memaksakan kehendak kepada orang tua siswa,” tuturnya.

Arsal menambahkan, konsep iuran sumbangan sukarela seperti ini sudah berlangsung sejak 2016 lalu. “Itulah kemudian ada komite yang bertugas mengontrol sekolah dalam mengelola sumbangan siswa tersebut,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala SMAN 1 Baubau, Sartati menjelaskan, total siswa di SMAN 1 Baubau berjumlah sekitar 1.300 orang. Pada saat akan dilaksanakan rapat komite, seluruh orang tua siswa diundang untuk hadir.

“Namun yang hadir sekitar 200 orang tua siswa saja. Kemungkinan, sumbangan sukarela ini dianggap Pungli oleh orang tua yang tidak hadir rapat atau bisa juga ada siswa yang meminta uang kepada orang tuanya dengan jumlah tertentu karena iri melihat sumbangan temannya lebih besar,” ujar Sartati di SMAN 1 Baubau.

Ia menegaskan, besaran sumbangan itu tidak dipatok dan tidak ada batas waktu. Sejauh ini, nilai sumbangan siswa bervariasi, ada Rp 300 ribu, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali.

“Tapi itu tidak masalah, karena memang tidak ada paksaan untuk membayar. Yang jelas sumbangan ini akan kita pakai untuk program sekolah yang tidak bisa dibiayai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” pungkasnya.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Kepulauan Buton (KPK Buton) menggelar demonstrasi di SMAN 1 Baubau, Kamis (19/12) lalu. Mereka memprotes iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa terindikasi kategori Pungli.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud Sultra, La Jaman SPd, mengatakan soal dugaan pungutan liar tersebut terdapat dual hal yang terjadi. Pertama soal kelalaian pihak sekolah dan kedua masyarakat dalam hal ini orang tua murid tidak memahami sumbangan dalam bentuk komite.

Usai mendapatkan informasi tentang masalah yang melanda SMAN 1 Baubau, La Jaman mencobah memanggil Dra Sartati selaku pimpinan di sekolah tersebut dan mempelajari persoalanya. Ternyata kesalahan pihak sekolah bersama pengurus komite menetapkan insentif kepada kolektor komite.

“Kami juga sangat menyayangkan atas kebijakan kepala sekolah bersama pengurus komite melakukan kekeliruan, padahal kolektor komite itu merupakan bagian dari kegiatan sosial juga bagian dari dewan pendidikan yang tidak mendapatkan imsentif,” kata La Jaman saat dikonfirmasi via telp, Minggu (22/19).

La Jaman kembali menyayangkan sikap pimpinan SMAN 1 tersebut yang menganggap dirinya lebih tahu ketimbang dirinya yang cuma sebagai KCD. “Saya juga sudah memberikan masukan kepada beliau, namun lagi-lagi dia menganggap dirinya lebih wah begitu,” tukasnya.

Adapun terkait tuduhan pungutan liar, hal ini tidak tepat karena terjadi kesepakatan antara pihak sekolah bersama orang tua murid melalui pengurus komite.

Disisi yang lain, kata dia, dalam program tersebut tidak terdapat unsur paksaan. Sebagaimana diatur melalui Permendikbud No 75 2016.
“Nah menurut kami ini merupakan program komite dan poin-poin proposalnya sangat jelas dengan cara sumbangan suka rela, ada 20.000, 50.000 bahkan ada yang sumbang 800.000,” ujarnya. (exa/p5)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker