Butur

Suntikan Dana Pemkab Buton Utara Kepada Bank Disoal, KPK RI Diminta Periksa Abu Hasan

PUBLIKSATU.COM, BUTON UTARA – Suntikan dana dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buton Utara di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dan PD BPR Bahteramas menjadi sebuah persoalan.

Asra Mala Umar, SH menjadi salah satu yang mempersoalkan pernyataan modal ini. Menurut dia, ada indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang penyertaan modal di BPD Sulawesi Tenggara dan PD BPR Bahteramas. Diketahui bahwa penyertaan modal tersebut dengan nilai sebesar Rp 22.180.000.000,00 belum diatur dalam Peraturan Daerah.

Permasalahan tersebut, kata dia Pemerintah Kabupaten Buton Utara menyajikan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2018 sebesar Rp. 22.180.000.000.00 dan tahun 2017 sebesar Rp.19.680.000.000,00.

“Belum memiliki landasan aturan dan persyaratan yang memadai sehingga hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar dia kepada Publiksatu.com, Minggu (25/8/2019).

Menurut Asra, dengan adanya penyertaan modal itu, Bupati Buton Utara, Abu Hasan dinilai telah menyalahgunakan kewenganannya. Dengan adanya kebijakan itu, kata dia Bupati Buton Utara diduga telah menyalahi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pada lampiran 1.01.

Ia menjelaskan kerangka konseptual akuntansi pemerintah menyatakan bahwa salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu andal, adalah infomasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan materil, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 411 ayat (5) penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 74, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan ke dua peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada: Pasal 71 ayat (7) investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71 ayat (8) penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah pernyataan modal yang telah di tetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 71 ayat (9) yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Asra Mala Umar, SH mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) agar memeriksa Bupati Buton Utara, Drs. H. Abu Hasan, M.Pd. Pasalnya, kata dia Abu Hasan diduga telah merugikan negara hingga miliaran rupiah. (Mo1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker