Buton

Tak Ingin Jadi Penonton dalam Pemanfaatan Aspal Nasional, Bupati Buton Yakinkan Gubernur dan Pemerintah Pusat

PUBLIKSATU.COM, BUTON-Pemerintah Kabupaten Buton dibawah kepemimpinan La Bakry terus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah usai beberapa sumber penerimaan yang menjadi pemasukan dihentikan pemerintah.

“PAD kita memang masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain. Karna beberapa sumber penerimaan yang mestinya selama ini menjadi sumber itu dihentikan oleh pemerintah,” ujar La Bakry saat acara pembukaan musyarah besar ABPD di gedung Wakaka, Minggu (10/11/2019).

Menurut La Bakry banyak peraturan daerah yang berkaitan dengan penerimaan daerah hilangkan pemerintah. Akibatnya Kabupaten Buton banyak kehilangan sumber-sumber pemasukan.

Kendati demikian, La Bakry tidak patah arang. Berbagai upaya dilakukannya untuk meningkatkan PAD Buton. Salah satunya dengan upaya meyakinkan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemanfaatan aspal alam Buton sebagai pendongrak pemasukan daerah.

Dalam pengelolaan aspal ini, La Bakry tidak menginginkan pemerintah kabupaten Buton dan masyarakat hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

“Oleh karena itu, saya sementara berusaha, mohon doa’anya saya sementara berusaha meyakinkan pemerintah, meyakinkan bapak Gubernur bahwa Buton dan masyarakatnya tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan aspal nasional,” tegasnya.

Selain itu, La Bakry juga dalam waktu dekat juga akan meyakin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi “Hari Selasa depan dengan Menkopolhukam. Yang saya minta gini. Dunia tau, bahwa Buton itu memiliki 80% cadangan aspal alam dunia,” ujarnya.

“Jadi di dunia ini, di planet ini, kalau aspal alamnya ada 100 persen, maka Buton itu aspal alamnya dia menyimpan 80 persen. Banyak sekali. Tapi apa yang terjadi dengan penguasaan seluruh. Biar satu hektar dari luas wilayah itu pemerintah dan rakyat Buton tidak dikasih untuk diberikan kesempatan untuk mengolah. Satu hektarpun tidak ada,” sambungnya.

Bupati mengakui siapa saja warga Indonesia boleh mengelolah kekayaan alam yang ada. Kendati demikan, harus berasaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila perusahaan dan perorangan dibolehkan. Kenapa pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Buton tidak di perbolehkan.

“Kenapa pemerintah dan rakyat tidak boleh. Itu yang saya perjuangkan. Insyaallah supaya kita mendapat,” tegasnya lagi.

La Bakry menjelaskan apa yang ia perjuangkan sejalan dengan arahan presiden Joko Widodo. Dimana kata dia, dalam rangka penghematan devisa negara maka seluruh produk pembangunan harus diutamakan produk dalam negeri.

“Bapak presiden punya arahan begini. Dalam rangka penghematan devisa dalam rangka transaksi maka seluruh produk pembangunan apapun mau bikin jalan, mau bikin gedung. Mau apa saja diutamaka produk dalam negeri kalau kandungannya 50 persen keatas. Atau berapa pun tapi kandungan dalam negerinya itu lebih tinggi. Aspal Buton itu 100 persen. Kenapa aspal kita harus impor lagi dari luar negeri sementara kita punya sendiri ada. Dan itu pemborosan terhadap devisa negara,” ujarnya.

Olehnya itu, menurut La Bakry penguasaan pertambangan aspal di Buton tidak mengambarkan keadilan. Sebab, kaplingan area pertambangan hanya dimiliki pihak tertentu. Kendati demikian ia berkomitemen untuk mengusulkan IUP-IUP yang telah mati agar dikembalikan kepada daerah.

“Tetapi IUP-IUP yang sudah mati izinnya, saya sudah ajukan, saya sertakan. Nomornya, tanggalnya semua supaya dikembalikan kepada pemerintah dan rakyat Kabupaten Buton,” ujarnya.

Dalam menggapai usaha ini, La Bakry telah mendapat dukungan dari kalangan masyarakat. Pasalnya, apa yang ia perjuangkan semata-mata untuk kepentingan yang menjadi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Buton.

“Kalau ini kejadian, dapat kita. Tapi yang rasakan manfaatnya bukan kita yang tujuh kecamatan ini. Tapi seluruh kepulauan Buton akan dapat,” ujarnya.(Cro2)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker