Muna

Tanpa Pansus Aparat Penegak Hukum Bisa Lidik Penimbunan Motewe

PUBLIKSATU.COM, MUNA – Mega proyek penimbunan laut di kawasan Motewe telah diakui Pemkab Muna tidak memiliki izin dokumen lingkungan yang lengkap. Proyek itu hanya mengandalkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Itu sudah barang pasti menyalahi aturan. Karena, yang dibutuhkan dalam proyek itu adalah Amdal. DELH dan DPLH adalah sebagai syarat untuk pembuatan Amdal.

Nah, dengan tidak adanya dokumen lingkungan itu, menurut Mahmud, anggota Komisi II DPRD Muna sudah bisa dijadikan sebagai pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap proyek yang anggaranya mencapai Rp 30 M itu. Rekomendasi penghentian pekerjaan oleh dewan, tidak beramdal dan tidak masuk dalam RTRW sebagai dasarnya. “Aparat penegak hukum di daerah ini ada dua, polisi dan kejaksaan, tergantung mana yang mau masuk, ” katanya.

Politisi PDI-P itu yakin aparat penegak hukum tidak akan menutup mata melihat proyek yang telah menjadi sorotan publik itu. Sebenarnya, tanpa menunggu Pansus, sudah bisa dilakukan penyelidikan. Kenapa? Karena sudah barang pasti hasil kerja Pansus muaranya rekomendasi pada aparat penegak hukum. “Kerja Pansus sama dengan melakukan penyelidikan. Nah, dengan bukti-bukti yang ada, hasil kerja Pansus pasti ke aparat penegak hukum, ” ungkapnya.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemkab beberapa waktu lalu, Dewan telah merekomendasikan menghentikan proyek reklamasi pantai seluas 288 hektar itu dan memending anggaran pembuatan talud sebesar Rp 3 M di APBD-P. Toh, kalau Pemkab berani memerintahkan kontraktor melanjutkan pembangunanya, dewan akan melakukan langka-langkah tegas. “Sesuai saran dari BPKP, kalau rekomendasi diabaikan, dewan bisa melakukan penyegelan terhadap kegiatan itu, ” tegasnya.

Sejak awal proyek reklamasi pantai itu sudah diendus dewan akan bermasalah. Pertama, syarat-syarat dokumen tidak dipenuhi. Padahal saat pembahasan anggaran tahun 2017 dan 2018, pihak Pemkab berjanji sebelum memulai pekerjaan akan melengkapi dokumenya, khususnya mengenai izin lingkungan. Faktanya yang terjadi adalah proyek menumpang pada izin penimbunan dermaga milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2016 silam. Dari izin DKP itu kemudian diterbitkn DELH dan DPLH. Dokumen itu bukan menjadi dasar. Karena, kegiatan itu bukan kegiatan lama dibawa tahun 2016, melainkan kegiatan baru yang dilaksanakan tahun 2017. Lalu soal izin lokasi yang berkaitan dengan kawasan hutan mangrove, sesuai Permen No.122, kegiatan reklamasi pantai diatas 25 hektar izin lokasi merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Rancunya, ketika izinnya hanya dikeluarkan OPD setempat. Ini bicara soal konservasi, seharusnya izinya dari pusat, ” timpalnya.

Menurut anggota DPRD tiga periode itu, kegiatan reklamasi pantai Motewe mirip dengan reklamasi di DKI Jakarta yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pembangunan dikebut walau belum memiliki izin lingkungan. “Ini ibaratnya Pemkab Muna sama dengan Ahok, kerja dulu sambil urus izin. Tapi anehnya, sampai pekerjaan mau selesai izinnya belum ada. Ini kan gaya-gaya lama semuanya, ” bebernya. (cr1)

Topik
Lagi

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker