Buteng

Tiga Tahun Mekar, Buteng Belum Punya Pasukan Kuning

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI – Untuk menangani pembersihan sampah di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Dinas Lingkungan Hidup masih keterbatasan sarana dan prasarana pengangkut sampah. Bahkan saat ini, baru memiliki tiga personil yang yang mengoperasikan mesin pemotong rumput di pinggir jalan sekaligus membersihkan sampah pinggir jalan di tempat-tempat publik.

Untuk petugas yang khusus menangani persampahan atau pasukan kuning, sampai saat ini belum dimiliki Pemkab Buteng. Padahal, Kabupaten Buteng sudah memasuki tiga tahun menjadi daerah otonom setelah pisah dari Kabupaten Buton 24 Juli 2014 lalu.

Hal ini diakui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buteng H Alimuddin. Pihaknya belum merekrut khusus personil kebersihan disebabkan belum adanya sarana dan prasarana penunjang pengangkut sampah seperti motor sampah, truk sampah, dan pendirian Tempat Pembuangan Samapah (TPS) bagi masyarakat, termasuk adanya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

“Saya kira kita penuhi dulu sarana dan prasarananya dulu, baru kita rekrut personil atau petugas persampahan. Karena percuma juga kita rekrut, namun tidak bisa bekerja efektif karena tidak sarana penunjang untuk bekerja. Pada akhirnya, akan menjadi beban anggaran daerah membayar honor mereka yang belum bisa bekerja maksimal,” ungkap Alimuddin ditemui di kantor bupati, belum lama ini.

Dengan menyesuaikan anggaran yang ada, tahun ini pihaknya baru bisa mengadakan enam unit motor sampah. Enam Unit motor sampah tersebut akan difokuskan dulu di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lakudo, Gu, dan Mawasangka. Masing-masing dua unit, sekalgus dengan pembuatan TPS di beberapa titik pada tiga kecamatan tersebut.

“Dengan adanya TPS-TPS tersebut, masyarakat tidak boleh membuang sampahnya di pinggir-pinggir jalan atau di laut. Petugas kebersihan yang mengoperasikan motor sampah tinggal mengangkutnya dari TPS yang sudah disiapkan kemudian membuangnya ke TPA di Desa Metere, Kecamatan Lakudo,” tuturnya.

Lokasi TPA ini sudah disiapkan pihaknya dan sudah disurvey kurang lebih tujuh hektar dan sekarang masih diproses akta hibahnya dari pemilik lahan. “Kalau sudah ada akta hibah, kita buatkan lagi dokumen lingkungannya dan buatkan proposal DID-nya baru kita bawa ke pusat. Kalau itu sudah ada, tidak ada lagi penolakan dari pusat untuk kita dibantu pembangunannya,” terangnya.(uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker