Buteng

Tujuh Bulan Kesusahan Air, Warga Desak Pemkab Buteng Alihkan Aset PDAM Buton

PUBLIKSATU.COM, BUTON TENGAH – Batas kesabaran warga Desa Lowu-Lowu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menuncak akibat kesusahan air bersih selama tujuh bulan terakhir. Kemarahan mereka pun dilampiaskan dengan melakukan aksi demonstrasi di unit PDAM Buton di Lombe dan kantor bupati, Senin (5/2/2019).

Bersama warga Lowu-Lowu bergabung warga lainnya dari Desa Waliko, Kelurahan Bombonawulu, dan Kelurahan Watulea yang ikut merasakan tidak sesuainya pembayaran dengan pemakaian dan tingginya tarif air yang dibebankan PDAM Buton selama ini. Barisan Sayap Kiri Kepulauan Buton (BSK Kepton) yang beranggotakan mahasiswa dan putra daerah Kecamatan Gu pun ikut turun menyuarakan penderitaan masyarakat tersebut.

Massa gabungan warga dan mahasiswa itu pun bersama-sama mendatangi unit PDAM Buton di Lombe, Kecamatan Gu. Namun betapa kecewanya mereka saat tiba disana, kantor biru tersebut tertutup. Informasi yang dihimpun media ini di lokasi, Kepala unit PDAM Lombe sakit dan sedang berobat di luar daerah dan stafnya yang biasa terima pembayaran air tidak masuk.

Tak bisa menyuarakan aspirasinya di tempat itu, massa akhirnya melampiaskan kekesalan mereka dengan mencoret papan nama unit PDAM Lombe menggunakan pilox warna merah dan hitam. Selanjutnya mereka bergerak ke kantor bupati di Lakudo.

Tiba di depan kantor bupati, massa gabungan tersebut melakukan orasi yang diwakilkan kepada para mahasiswa dari BSK Kepton. Mereka meminta peran Pemkab Buteng untuk mengatasi kesulitan air di Desa Lowu-Lowu dan sekitarnya. Bila perlu mengalihkan aset PDAM Kabupaten Buton kepada Kabupaten Buteng.

“Saya putra asli Desa Lowu-Lowu sangat merasakan sulitnya air bersih di desa saya yang sudah berlangsung tujuh bulan dan ini sangat menyengsarakan masyarakat. Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat terpaksa menadah tetesan air dari batu tebing di luar kampung,” tutur salah satu orator.

Orator lainnya juga mengaku BSK Kepton sudah melakukan survei di wilayah sekitar Desa Lowu-Lowu, yakni di Desa Lowu-Lowu, Kelurahan Bombonawulu, dan Kelurahan Watulea. Hasil survei dengan masing-maisng 20 sampel per wialyah yang menggunakan PDAM Buton Unit Lombe menyatakan air jarang sekali mengalir.

“Mereka rata-rata merasa tidak puas dengan pelayanan PDAM Buton. Ada yang mengeluhkan mahalnya tarif yang harus dibayar, tidak sesuainya pembayaran dan pemakaian, pipa tidak layak pakai karena terkadang air bercampur dengan karat, dan air mengalir pada jam-jam malam istrahat,” bebernya.

Ditambahkan orator lain lagi yang membacakan press release, hasi kajian BSK Kepton regulasi yang mengatur tentang tarif air bersih yang digunakan PDAM Buton tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kabupaten Buteng.

Bicara tentang hukum tata negara, tarif air ditetapkan Perda Kebupaten Buton. Persoalannya, Perda Kabupaten Buton tersebut berlaku di Kabupaten Buteng. Sehingga tidak peduli dengan kondisi masyarakat Buteng ketika menaikan tarif air karena menganggap bukan masyarakat Kabupaten Buton.

“Kami datang kesini menuntut dan meminta peran Pemkab Buteng, karena masih membiarkan sumber daya alam Kabupaten Buteng berupa air dieksploitasi oleh kabupaten lain dan ini sangat merugikan masyarakat maupun pendapatan daerah aten Buteng,” tandasnya.

Dalam pernyataan sikap tersebut, BSK Kepton meminta pihak PDAM Kabupaten Buton Unit Lombe untuk segera mungkin mensuplai air bersih kepada masyarakat Desa Lowu-Lowu. Meminta kepada DPRD Buteng untuk menyelesaikan persoalan eksploitasi air yang terjadi di Buteng.

“Secara tegas kami meminta pemerintah Kabupaten Buteng melakukan pengalihan aset PDAM Buton kepada Kabupaten Buton Tengah,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan BSK Kepton dan masyarakat Desa Lowu-Lowu tersebut, Bupati Buteng yang menemui mereka di tengah-tengah massa mengaku sangat menghargai perjuangan untuk kemaslahatan masyarakat banyak tersebut.

“Pemkab Buteng sebelumnya sudah beberapa kali melakukan upaya-upaya negosiasi kepada
pemerintah Kabupaten Buton dan DPRD-nya untuk penyerahan aset PDAM Buton Unit Lombe ini, namun sampai sekarang belum direalisasikan,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Buteng itu kemudian meminta perwakilan massa untuk masuk ke aula kantor bupati berdiskusi dengan Pemkab Buteng. Hasil diskusi dan tuntutan masyarakat akan dijadikan dasar nantinya bagi Pemkab Buteng untuk menindaklanjutinya kepada Pemkab Buton dan pemerintah pusat.

Dalam diskusi, perwakilan massa aksi diterima Sekab Buteng La Ode Hasimin, Asisten II La Angkata, Kadis PUPR Maiynu, Kasat Pol-PP Jamhuri, Kabag Tapem Ismail Rewa, Camat Gu Amir, Kapolsek Gu AKP Suriadin dan Kapolsek Lakudo AKP Abdul Halim Kaonga.

Sekab Buteng La Ode Hasimin ditanya usai rapat terkait hasil kesimpulan dari diskusi yang dilakukan pihaknya dengan perwakilan massa aksi mengatakan, pekan ini Pemkab Buteng akan memanggil pihak PDAM Buton untuk segera memperlancar pengaliran air di Desa Lowu-Lowu dan sekitarnya.

Namun terkait tuntutan masyarakat dan mahasiswa mengenai pengalihan aset PDAM Buton Unit Lombe ke Kabupaten Buteng, pihaknya akan berkoordinasi dan membicarakannya sekali lagi dengan Pemkab Buton. “Persoalan ini akan kita selesaikan secara baik-baik dan melewati mekanisme yang ada, karena yang menjadi tuntutan masyarakat ini merupakan kepentingan umum yang sangat baik,” imbuhnya.

Hasimin menilai, antara Muspida Buton dan Buteng masih merupakan satu kesatuan dan bersaudara. Sehingga ia yakin, bila penyerahan aset PDAM Buton Unit Lombe ini bisa diselesaikan dengan baik sesuai mekanisme yang ada.(uzi)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker