Baubau

UMi Kurang Menggembirakan

KPPN Baubau Gelar Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2020

PUBLIKSATU.COM, BAUBAU-
Setiap tanggal 14 Januari jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia memperingati Hari Bakti Perbendaharan. Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan didasarkan pada tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan salah satu dari Paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara.

Puncak peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-16 tahun 2020 di KPPN Baubau dilaksanakan pada Selasa (14/01) dalam bentuk Refleksi (Tasyakuran) dan video conference langsung dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta.

Selain itu pada hari yang sama juga diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dihadiri perbankan, Lembaga Keuangan dan Pemerintah Daerah.

Kepala KPPN Baubau, Atik Dwi Utami mengungkapkan penyaluran KUR di wilayah Kepulauan Buton sampai dengan akhir tahun 2019 cukup menggembirakan dengan tercapainya kuota penyaluran KUR oleh Perbankan. Sedangkan penyaluran UMi dengan plafon Rp 500 ribu sampai Rp10 juta menunjukkan progress yang kurang menggembirakan. Oleh karena itulah perlunya diselenggarakan FGD dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan debitur dan mengangkat perekonomian masyarakat Kepulauan Buton.

KPPN Baubau berharap agar Pemerintah Daerah lebih proaktif dalam melakukan penginputan calaon debitur atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Kepala Seksi Bank, Adhi Kus Setyofitrinugroho menyampaikan untuk saat ini, penyalur pembiayaan KUR adalah Perbankan melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Sedangkan penyalur pembiayaan UMi untuk pola penyaluran langsung dilaksanakan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT. Pegadaian serta PT. Bahana Artha Ventura (BAV) melalui lembaga linkage seperti Koperasi Simpan Pinjam untuk pola penyaluran tidak langsung.

Kegiatan FGD berlangsung cukup interaktif karena hampir semua peserta menyampaikan permasalahannya terutama kendala penyaluran KUR dan UMi di lapangan. Perbankan dan Lembaga Keuangan berharap agar sektor usaha yang dapat memperoleh KUR disesuaikan dengan potensi daerah sehingga lebih tepat sasaran. Selain itu, perbankan, Lembaga Keuangan dan Pemerintah Daerah juga berharap adanya penyempurnaan aplikasi SIKP untuk mendukung penyaluran KUR dan UMi.(iwn)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Close

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker