Hukum

Usai Menyerahkan Diri, Mantan Anggota DPRD Sumut Ini Langsung Ditahan

PUBLIKSATU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan anggota DPRD Sumut, Ferry Suando Tanuray Kaban selama 20 hari ke depan. Dia ditahan usai menyerahkan diri setelah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) lembaga antirasuah.

“FST (Ferry Suando Tanuray Kaban), ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung merah putih KPK,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (11/1).

Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut baru saja menyerahkan diri setelah namanya masuk dalam daftar pencairan orang (DPO) sejak 28 September 2018. Dia ditetapkan menjadi DPO karena dua kali mangkir dari panggilan penyidik pada 14 Agustus 2018 dan 21 Agustus 2018.

Selain Ferry, penyidik juga memanggil  mantan anggota DPRD Sumut DS (Dermawan Sembiring) sebagai tersangka. Usai diperiksa, Dermawan juga ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan.

“Dengan demikian seluruh tersangka anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka dalam penyidikan yang telah diumumkan sejak 3 April 2018 lalu telah dilakukan penahanan,” jelasnya.

“Sebagian diantaranya telah masuk ke persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” tukasnya.

Saat diperiksa, sebut Febri, tersangka Dermawan mengembalikan uang pada KPK sekitar Rp 150 juta. Atas dasar itu juga pihaknya begitu menghargai tindakan tersebut. Namun, tidak akan menghilangkan tindak pidana yang dilakukan Dermawan.

“Kami hargai sikap koperatif tersebut yang tentu akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan,” ujarnya.

Untuk diketahui, kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara sebelumnya yang lebih dulu menyeret mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka. Atas perkaranya yang melilitnya, Gatot telah dijatuhi vonis 4 tahun dan denda Rp 250 juta.

Dalam perkembanganya, KPK telah menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014- 2019 sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Gatot diduga memberi suap agar laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 dan APBD-P Sumut Tahun 2013 dan 2014 disetujui DPRD.

Pemberian suap juga diberikan untuk memuluskan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014-2015 serta menolak penggunaan hak interplasi oleh DPRD Sumut pada 2015. Anggota dewan daerah itu masing-masing menerima Rp 300 juta sampai Rp350 juta.

Atas perbuatannya, ke-38 anggota DPRD Sumut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Topik
Lagi

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker