Sultra

Walhi Serahkan Selongsong Peluru ke Ombudsman

PUBLIKSATU.COM, KENDARI – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra, menerima penyerahan selongsong peluru dari Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra, di Kantor ORI Sultra, Rabu (2/10). Selongsong tersebut diduga menjadi barang bukti kematian Radi pada aksi demo di Kendari, Kamis (26/9) lalu.

“Hari ini saudara Saharuddin menyerahkan satu selongsong peluru dari hasil penyisiran di disekitaran tumbangnya Randi,” ungkap Kepala ORI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, Rabu (2/10).

Menurutnya, selongsong peluru yang diserahkan pihak Walhi Sultra tersebut, akan dijadikan sebagai alat bukti tim investigasi ORI Sultra serta alat butki lainnya berupa video yang telah dimiliki oleh ORI Perwakilan Sultra.

“Saat ini kami lagi kumpulkan alat bukti lainnya. Kemudian terkait selongsong peluru kita akan terlebih dahulu bicarakan di institusi apakah kita akan serahkan ke kepolisian atau gimana,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Walhi Sultra, Saharuddin menjelaskan keberadaan selongsong peluru tersebut tidak jauh dari lokasi tertembaknya Randi. “Selongsong peluru berada di saluran air di depan kantor Disnakertrans Sultra,” katanya.

Lebih jauh Saharuddin memaparkan alasan dirinya melakukan penyisiran karena Walhi bukan hanya mengurusi masalah lingkungan saja, tetapi Walhi juga dimandatkan untuk mengidentifikasi masalah terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Mandat Walhi itu masalah lingkungan dan HAM juga. Sehingga saya bersama kawan dari Walhi Pusat melakukan penyisiran pada malam hari setelah kejadian, juga berdasarkan dari petunjuk video yang kami dapatkan pada jam 5 sore itu (26/9). Kami pun mencoba mencocokan dengan melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian namun hasilnya nihil. Kemudian, kami melanjutkan pada esok hari itu tepatnya hari Jum’at (27/9), sekitar jam 10 baru kami dapat satu selongsong peluru,” jelasnya.

Kemudian alasan dia menyerahkan ke ORI Sultra, sebenarnya dia sudah terlebih dahulu berkordinasi dengan Komnas HAM, namun karena Komnas dianggap responnya lambat, sehingga dia menyerahkan ke ORI Sultra.

“Kita sudah kordinasi dari Komnas HAM, hanya karena lambat kami serahkan ke Ombdusman. Alasan kami juga tak menyerahkan ke kepolisian karena polisi yang memeriksa. Harusnya ada tim yang disitu dilibatkan dan bukan hanya institusi atau lembaga,” pungkasnya. (m1)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker