Busel

Warga Segel Kantor Bupati Busel, Tuntut Perusahaan Kelapa Sawit Tanggung Jawab

PUBLIKSATU.COM, BUTON SELATAN – Puluhan warga Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga menggelar aksi unjuk rasa, Senin (29/1). Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Pemkab Busel) untuk mendesak pihak perusahaan pemilik minyak kelapa sawit yang tumpah diperairan Majapahit bertanggung jawab.

Bau busuk yang menyegat akibat dampak tumpahan minyak kelapa sawit yang tumpah sekitar 28 Desember lalu yang membuat warga resah. Warga juga mengeluhkan lambannya penanganan dampak tumpahan minyak kelapa sawit tersebut.

“Kami mendesak Pemkab untuk meminta pertanggung jawaban
perusahaan akibat dampak tumpahan minyak kelapa sawit itu, bau busuknya itu sangat menyengat, kami tiap hari siang, sore maupun malam mencium bau busuk yang sangat menyengat,” imbuh Rizal warga Majapahit.

Kadis Lingkungan Hidup (LH) Busel berjanji akan mendatangkan perwakilan perusahaan. Sekitar pukul 15.30 Wita, diskusi dimulai. Dalam diskuksi yang dihadiri Plt Bupati Busel warga bersama pihak perusahaan yang difasilitasi Pemkab. Warga mendesak tindakan konkrit agar ada deadline waktu penanganan percepatan dampak CPO itu. Namun pihak perusahaan tidak memberikan jawaban memuaskan.

Akibatnya, semalam warga melakukan aksi penyegelan dan menduduki kantor bupati. Sejumlah perwakilan warga yang didominasi pemuda tetap bertahan berjanji menduduki Kantor Bupati Busel hingga ada langkah nyata penyelesaian pertanggung jawaban pihak perusahaan bersama Pemkab atas persoalan itu.

Pada aksi siang, Plt Bupati Busel H La Ode Arusani, meminta Kadis Kesehatan untuk mengecek kembali data terkini warga yang mengeluhkan kesehatanya akibat bau busuk yang menyengat akibat dampak tumpahan minyak kelapa sawit tersebut.

Arusani juga menegaskan akan mendatangkan pihak perusahaan di Kantor Bupati untuk meminta komitmen pertanggung jawab maupun mengatasi dampak tumpahan minyak yang sudah mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat itu.

Kepada Kadis Lingkungan Hidup, DKP, dan DPRD, Ia meminta agar insiden tumpahan dan dampak tumpahan minyak itu dipresus hingga ke Kementrian sehingga ada ganti rugi maupun pertanggungjawaban secara hukum oleh pihak perusahan terhadap tumapahan CPO itu.

Arusani menegaskan, Pemkab juga sudah membentuk tim untuk pengananan kasus ini. Pihaknya meminta pihak perusahaan bertanggung jawab jika berlarut-larut tumpahan minyak kelapa sawit. Maka masyarkat juga mengeluhnya ke Pemkab. “Masyarakat pasti akan merongrong ke Pemkab soal keluhan itu,” katanya.

Ia meminta percepatan penanganan dampak bau busuk akibat tumpahan minyak kelapa sawit tersebut. Kata dia sambil proses Gakum berjalan. Penanganan dampak lingkungan secepatnya ditangani. “Sehingga masyarakat tidak resah akibat bau busuk itu,” katanya.

Dalam disuksi warga mendesak ada deadline waktu penanganan dampak CPO itu. Namun pihak perusahaan tidak memberikan jawaban memuaskan. Sehingga sejumlah perwakilan warga tetap bertahan menduduki Kantor Bupati Busel hingga ada langkah nyata penyelesaian persoalan itu.

Kadis Kesehatan Busel La Ode Budi mengatakan, Dinkes sudah membagikan 1000 masker kepada warga yang mendapatkan dampak dari tumpahan minyak itu. Jika ada masyarakat ada yang mengeluhkan kesehatanya soal dampak tumapahan minyak kelapa sawit itu, pihaknya mempersilahkan warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Batauga.

RSUD Busel, kata Budi, itu merupakan fasilitas rujukan. Karena itu mestinya warga terlebih dahulu mendapat perawatan di Puskesmas. Nanti Puskesmas yang mengambil tindakan penanganan. Jika Puskesmas nanti tidak mampu menangani atau memerlukan tindakan rujukan, maka dirujuk ke RSUD.

Ia meminta warga jika ada data petugas kesehatan yang memungut administrasi bagi pasien pemegang kartu jaminan kesehatan. Apalagi yang mengalami dampak tumapahan minyak tersebut. “Supaya kami kroscek kebenaranya dan klarifikasi ke RSUD, mana pasien yang masih membayar mana data-datanya,” katanya.

Sebetulnya, lanjutnya, di Majapahit itu sudah ada layanan Polindes. Dinkes juga ada tim yang terjun ke lapangan untuk mengetahui dampak kesehatan. Jika ada pelayanan pemegang kartu jaminna kesehatan masih dibayar laporkan kepada Dinkes datanya.

Dinkes juga, kata dia, sudah siaga, yakni di Puskemas Batauga. Menurutnya ini hanya akibat miskomunikasi antara masyarakat dengan Dinkes sehingga prosedur pelayanan tidak diketahui jelas.

Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Busel Ir La Ode Mpute mengatakan, Kementrian Lingkungan Hidup menetapkan tiga sisi yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Yakni pengendalian terhadap tumpahan minyak kelapa sawit, pengembalian fungsi lingkungan hidup, dan ganti rugi masyarakat.

“Ini merupakan tanggungjawab perusahaan. Warga mengharapkan kehadiran pihak perusahaan untuk dimintai komitmen pertanggung jawab atas insiden tersebut,” tuturnya.

Soal tuntutan ganti rugi, menurutnya, ada beberapa fariabel, antara lain keluhan kesehatan masyarakat, termasuk soal ekonomi masyarakat. Soal tuntutan kepada perusahaan ini masih dalam proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Insya Allah satu dua hari ini kita akan presur sampai di pusat, satu hal soal ganti rugi ini ada beberapa fariabel yang menjadi perhitungan dalam ganti rugi itu sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Menurutnya, keluhan yang diutarakan masyarkat sangat direspon Pemkab Busel dalam hal ini DLH. Pihaknya sudah melakukan beberapa langkah-langkah penanganan maupun tindakan hingga ke Kementrian Lingkungan Hidup. Tim Gakum juga sudah dibentuk dalam menangani persoalan tumpahan minyak kelapa sawit tersebut.

Soal fariabel ganti rugi kepada masyakarat ini akan dikaji lebih dalam lagi apa yang menjadi hitungan satuan-satuan. Fariabel ekosistem yang terganggu tercemar. Itu akan dikaji oleh para ahli.

La Ode Mpute enggan berspekulasi soal tuntutan ganti rugi yang diminta Pemkab ke pihak perusahaan. Itu sudah rana dan detailnya di Kementrian Lingkungan Hidupnya. Soal sampel dan data sudah diambil. Ini menjadi unsur variabel masuk dalam kajiannya.

Mpute menjelaskan jika dalam kapal tugboat yang karam itu masih ada delapan ton BBM. Ini yang menjadi kekhawatiran Pemkab dan pihak perusahaan jangan sampai stok BBM itu tumpah. Ini yang sangat dikhawatirkan berdampak. “Harapan kita kapal tugboat yang masih karam itu dipindahkan,” katanya.

Ia juga tidak mau berspekulasi soal status dampak pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak kelapa sawit itu. Tapi menurutnya itu masih level dampak ambang batas. Suhu air laut memang melebih ambang batas. Dari 25 itu melampaui batas normal. Sehingga biota-biota sekitarnya sangat terganggu.

“Saya tidak mau berandai-andai soal status berbahaya atau tidak. Karena itu kajianya masih berproses,” katanya.

Salah satu variabel yang menjadi penilian proses ganti rugi ini adalah keluhan masyarakat soal kesehatanya. Karena itu ia meminta data keluhan kesehatan masyarakat sesuai diagnosa dokter akibat dampak tumpahan minyak kelapa sawit itu.

Mpute mengaku pencegahan sementara itu sudah dilakukna, yakni penimbuhan tumpahan minyak kelapa sawit yang tercecer di 12 galian dengan diameter 2×3 meter. “Langkah tegas kita mendesak pihak pihak perusahaan untuk bertanggung jawab terkait dampak lingkungan ini,” katanya.

Sementara itu, DPA perwakilan PT Kebari Medan Tegara Saiful mengatakan, pihaknya sebagai pihak yang paling bertanggun jawab menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya musibah karamnya kapal di Kelurahan Majapahit. Atas kapal bermuatan minyak kelapa sawit.

Insiden itu, kata dia, bukan kesengajaan tapi musibah cuaca buruk. Ia juga mengaku siap bertanggung jawab termasuk mengkaji tumpahan minyak kelapa sawit itu. Begitupu pembentukan tim Gakum. Pihaknya siap membiayai. “Saya siap untuk membayar semuanya soal kajianya di laboratorium begitupun pembentukan tim Gakumnya,” katanya.

Pihaknya juga sudah melakukan penanganan sementara diantaranya penggalian lubang untuk tumpahan minyak kelapa sawit. Pihaknya juga memberdayakan masyarkat sekitar. Tanpa ada instruksi dari Pemkab. Ia mengakui dipesisir pantai Majapahit dan Lampaniri masih ada beberapa tumpahan minyak kelapa sawit.

Saiful juga mengaku alternatif solusinya menyimpan dalam drum tumpahan minyak tersebut. Bukan ditimbun dalam lubang galian. Namun akibat tak ada stok drum masih membutuhkan waktu mencari drum sehingga diputuskan untuk menimbun di pesisir pantai. Nantinya akan disedot kembali.

Pihaknya juga masiih menunggu hasil analisa dari Kementrian Lingkungan Hidup. Pihaknya juga siap bertanggun jawab atas insiden tersebut. (aga)

Topik

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblok Terdeteksi

Please consider supporting us by disabling your ad blocker